KEPALA PELAYAN MASYARAKAT JOGJA DILANTIK

H. Herry Zudianto, SE, Akt dan Drs H.Haryadi Suyuti secara resmi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode 2006-2011. Pelantikan dan pengambilan sumpah Walikota dan Wakil walikota Yogyakarta ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Main Hall Balaikota Rabu (20/12). Pelantikan yang digelar dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta Arif Noor Hartanto,SIP dihadiri sekitar 1000 orang undangan ini berjalan lancar dan mendapat penjagaan yang ketat dari aparat. Tampak hadir dan memberikan ucapan selamat dalam kesempatan itu Muspida Propinsi, Kabupaten, Para Mantan Walikota Yogyakarta, Perwakilan Ormas, Parpol, Organisasi keagamaan dan wakil masyarakat, nampak pula lawan politik Herry dalam pilkada lalu H.Widharto. Dalam sambutannya Gubernur DIY mengatakan, ibarat sebuah kapal, kini Yogyakarta telah memiliki nakhoda dan navigator. Namun sesungguhnya, Walikota dan Wakil Walikota lebih daripada seorang navigator yang menunjukkan dimana koordinat kapal berada, atau seorang nakhoda yang membawa kapal ke pelabuhan berikutnya, tetapi seharusnya bahkan menjadi sumber kearifan bagi seluruh penumpangnya. Bahkan lebih dari itu, ibarat rumah besar, kini Yogyakarta memiliki Khadimul Ummah, kepala pelayan masyarakat, sebagaimana janji moral saat kampanya lalu. Posisi Walikota memiliki peran sentral dalam menggerakkan rakyatnya dalam pencapaian visi menjadikan :”Yogyakarta sebagai Kota pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa Berwawasan Lingkungan” , lanjut Sultan. Sultan juga berpesan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan visi moral yang dicanangkan pada kampanye lalu “Berkarya Nyata Melayani Rakyat Bersama Membangun Jogja”, sebagai implementasi dari politik ‘amar ma’ruf nahi munkar’ Namun demikian pelaksanaan janji politik juga haruslah dilakukan dengan mengingat kemampuan anggran. Karena itu, realisasinya pun harus bertahap, tidak bisa dipaksakan hanya demi mempertahankan citra popularitas pemimpin saja. Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Arif Noor Hartanto mengatakan, Pilkada merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Pemilihan secara langsung telah mengembalikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 ini terbukti telah mempertahankan stabilitas politik lokal. Arif juga memberikan penghargaan yang besar terhadap kaum perempuan dalam perannya menyukseskan pilkada, karena berdasarkan data KPUD jumlah emilih perempuan mencapai 101.750 orang dan laki-laki sebanyak sebanyak 87.572 orang.