UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Balai Kota Senin (17/8/2026). Upacara diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Derah (Forkopimda) Kota Yogyakarta, pimpinan perangkat daerah dan ASN Pemkot Yogyakarta serta perwakilan TNI/Polri. Upacara pengibaran Bendera Merah Putih memperingati kemerdekaan RI itu berlangsung khidmat dan sukses.

Dalam upacara itu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang bertindak sebagai Inspektur. Sedangkan Komandan Upacara adalah Kapten Inf Joko Prayitno. Adapun pengibar bendera yakni Kevin Chaveezo Del Cannavaro, Muhammad Rusyda Aiqona dan Samuel Tegar Sahisnu sukses melaksanakan tugasnya sebagai Paskibraka. Untuk petugas pembawa bendera adalah Savaira Luna Shiva Widodo.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, dimeriahkan dengan persembahan aubade lagu-lagu nasional dan perjuangan ari Paduan Suara SMPN 2 Yogyakarta. Termasuk penampilan lagu-lagu dari pemenang lomba Mahardika Nada Nusantara yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta. Selain itu juga penampilan baris baris Polisi Cilik dari SDN 1 Ungaran Yogyakarta.

Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo 81 tahun kemerdekaan RI lahir dari keberanian, pengorbanan, persatuan, dan keteguhan para pendahulu bangsa. Tugas pemerintah saat ini memastikan kemerdekaan tidak berhenti menjadi peristiwa sejarah, tapi harus terus hidup dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu pihaknya mengajak jajaran pemerintah dan masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, gotong royong dan menjaga kerukunan.

“Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata. Mari kita jadikan gotong royong sebagai kekuatan. Mari kita bangun Kota Yogyakarta yang semakin bersih, sehat, aman, produktif, berbudaya,dan sejahtera,” kata Hasto.

Hasto menyatakan perjuangan saat ini juga menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan. Kemerdekaan harus membuat rakyat semakin berdaya. Untuk itu Hasto juga mengajak masyarakat Kota Yogyakarta untuk semakin mencintai produk lokal, menghidupkan usaha di kampung-kampung, mendukung UMKM, mengembangkan kreativitas anak muda dan membangun ekonomi dari kekuatan masyarakat sendiri.

“Belanjalah di warung tetangga. Gunakan produk karya warga kita. Berikan ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya dan berusaha. Sebab setiap Rupiah yang berputar di lingkungan kita akan ikut menghidupkan keluarga dan menguatkan ekonomi kota,” paparnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyampaikan dalam mengisi hari kemerdekaan RI ini, Pemkot Yogyakarta lebih fokus pada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Apalagi Kota Yogyakarta juga kota pariwisata sehingga SDM harus lebih berkualitas seperti menguasai bahasa asing, tapi juga harus bisa bahasa Jawa Kromo Inggil. Di samping itu Kota Yogyakarta juga memiliki modal kekuatan gotong royong masyarakat.

“Jadi kita sekarang lebih meningkatkan local wisdom. Kita gotong royong yang menjadi satu kekuatan Kota Yogyakarta yang harus kita utamakan,” ucap Wawan ditemui usai upacara.(Tri)

Gondokusuman – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melakukan kegiatan susur Sungai Code pada Jumat (22/5/2026) pagi. Kegiatan dimulai dari titik belakang Hotel Tentrem dan berakhir di kawasan Jembatan Kewek sambil meninjau langsung kondisi sungai serta potensi wisata arung jeram di tengah Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Hasto menyusuri aliran Sungai Code menggunakan perahu arung jeram bersama komunitas Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI), jajaran OPD, serta unsur Forkopimda. Menurutnya, pengalaman menyusuri sungai memberikan banyak informasi yang sebelumnya belum diketahui secara langsung.

“Informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti arum jeram juga karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya. Dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro, ini di Kewek,” ujar Hasto.

Dari hasil peninjauan tersebut, Hasto menemukan sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi di bantaran Sungai Code. Mulai dari keberadaan sampah, kandang ayam, bangunan di badan sungai hingga pendangkalan di beberapa titik aliran sungai.

“Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai,” katanya.

Ia menegaskan Pemkot Yogyakarta akan segera melakukan langkah penanganan berupa pembersihan dan normalisasi sungai. Dalam satu hingga dua pekan ke depan, alat berat direncanakan akan diterjunkan untuk mengatasi sedimentasi dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai.

“Rencana kami setelah susur sungai ini, seminggu-dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini. Karena di beberapa titik ruas ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen dan juga batu-batu besar ada di tengah,” ungkapnya.

Selain penataan fisik sungai, Hasto juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Menurutnya, pelestarian Sungai Code harus dilakukan bersama-sama demi menjaga lingkungan dan kualitas air.

“Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai,” katanya.

Hasto bahkan melihat potensi Sungai Code sebagai destinasi wisata minat khusus di Kota Yogyakarta. Menurutnya, konsep susur sungai dan arung jeram perkotaan dapat dikembangkan tidak hanya untuk rekreasi dan olahraga, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan.

“Insya Allah ke depan kita punya susur sungai dan arum jeram di Kota Jogjakarta di Sungai Code. Malah kita ini tidak hanya dalam rangka rekreasi dan olahraga, tetapi juga bagaimana membersihkan lingkungan, menjaga air yang bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kota Yogyakarta Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik keterlibatan langsung Wali Kota Yogyakarta dalam kegiatan tersebut. Ia menilai susur Sungai Code menjadi momentum penting untuk melihat persoalan sungai secara nyata.

“Kami bersama-sama bisa mendampingi beliau untuk menyusuri Sungai Code dan beliau tadi sudah menginformasikan ada beberapa permasalahan yang menjadi PR kita bersama,” kata Roy.

Menurutnya, penanganan Sungai Code membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari OPD, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Roy juga menilai Sungai Code memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata arung jeram bagi pemula. Ia menyebut arus sungai yang bervariasi membuat pengalaman menyusuri sungai menjadi menarik namun tetap aman.

“Kalau untuk beginner, untuk teman-teman pemula itu sangat-sangat menarik, sangat cocok. Jadi kalau ada yang mau ikut arung jeram, mulailah dari Kali Code,” ujarnya.

Senada dengan itu Komandan Kodim (Dandim) 0734/Kota Yogyakarta Kolonel Infanteri Arif Setiyono, yang turut mengikuti kegiatan tersebut mengaku merasakan sensasi berbeda saat menyusuri Sungai Code. Menurutnya, terdapat kombinasi arus tenang dan jeram ringan yang memacu adrenalin namun tetap aman untuk wisata.

“Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ada juga beberapa batu-batuan tapi itu dalam koridor masih aman,” katanya.

Ia berharap program susur sungai yang digagas Pemkot Yogyakarta dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sungai. Seperti halnya program Jogja Cling yang juga fokus pada kebersihan sungai. (Jul)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengimbau seluruh aparatur pengelola keuangan di tingkat kelurahan dan kalurahan se-DIY untuk memprioritaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Laku Sasmita, Amrih Nirmala yang bertajuk “Penguatan Pengelolaan Dana Kelurahan/Kalurahan yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi” di Taman Budaya Embung Giwangan, Selasa (28/4).

Dalam arahannya, Sri Sultan menekankan bahwa integritas sejati bermula dari kewaspadaan diri untuk menolak segala bentuk penyimpangan sejak dini. Beliau menegaskan bahwa pemerintah tingkat kelurahan merupakan representasi wajah negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangannya harus menjadi cermin peradaban birokrasi yang bersih dan bermartabat.

YOGYA-Logo Hari Ulang Tahun HUT ke-270 Yogyakarta berupa gunungan 270 YK telah diluncurkan dengan mengusung tema Otentik Konkret pada Jumat (7/8/2026). Kegiatan itu bukan sekadar peluncuran peluncuran logo tetapi melalui sebuah gerakan bersama warga dengan kerja bakti serentak di 270 titik. Peluncuran logo dan rangkaian kegiatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta itu menjadi momentum penting memperkuat menuju YK City of Festival.

Gerakan ini merupakan hasil sinergi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama ekosistem kreatif kota termasuk Jogja Creative Society (JCS) sebagai Organisasi Kota Kreatif anggota jejaring Indonesia Creative Cities Network ICCN. Forum Jogja Festivals sebagai forum festival unggulan di Yogyakarta serta Asosiasi Pelaku Event Jogja (PEJ). Kolaborasi tersebut bersinergi dengan unsur hexahelix yaitu pemerintah komunitas pelaku usaha akademisi media dan institusi keuangan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan semangat Otentik Konkret menjadi benang merah berbagai kegiatan HUT ke-270 hingga puncaknya pada Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026. Tema Otentik Konkret menjadi pesan Yogyakarta perlu terus menjaga kekhasan budaya tradisi sejarah dan warisan leluhurnya sekaligus menerjemahkan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

"Otentik artinya suatu kekhasan dari Yogyakarta. Konkret artinya adalah komitmen untuk aksi nyata dan membumi yang bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat Ini akan jadi implementasi konkret berbasis gotong royong seluruh stakeholder hexahelix akademisi pelaku usaha komunitas pemerintah media dan institusi keuangan," papar Hasto.

Menurut Ketua Komite Ekraf Kota Yogyakarta REKA YK M Arief Budiman perayaan HUT ke-270 menjadi momentum untuk mempertemukan identitas kota ekosistem kreatif dan festival dalam sebuah perjalanan strategis. Identitas 270 YK Otentik Konkret menjadi pintu masuk memperkenalkan dan mengaktifkan narasi yang terhubung dengan City Branding YK Yogyakarta City untuk membangun identitas persepsi dan pengalaman kota secara berkelanjutan.

"Identitas YK kemudian diperkuat melalui positioning YK City of Festivals dengan memanfaatkan kekuatan Yogyakarta sebagai kota yang memiliki ekosistem festival dan event yang hidup. Festival tidak ditempatkan hanya sebagai agenda pertunjukan tetapi sebagai instrumen untuk membangun identitas kota menggerakkan ekonomi kreatif menciptakan pengalaman publik dan mempertemukan berbagai unsur ekosistem kota," terang Arief

Pengembangan City Branding Yogyakarta Brand HUT ke-270 hingga positioning YK City of Festivals juga menerapkan pendekatan 11 Catha Ekadasa ICCN atau 11 jurus pengembangan kota kreatif. Dia menjelaskan dalam proses ini Catha 1 Forum Lintas Komunitas diwujudkan melalui ruang kolaborasi dan Forum Urun Rembug Kota Kreatif. Catha 2 Komite Ekonomi Kreatif diperkuat melalui REKA YK. Sementara Catha 8 Strategi Komunikasi Narasi diterjemahkan melalui pembangunan narasi Otentik Konkret yang tidak berhenti sebagai slogan tetapi hadir dalam aksi dan pengalaman warga. Pendekatan tersebut kemudian diperkuat melalui Catha 9 City Branding Management yang menjadi bagian dari perjalanan City Branding YK serta Catha 10 Festival melalui penguatan positioning YK City of Festivals.

HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi salah satu momentum untuk mengaktifkan ekosistem melalui brand narasi dan rangkaian kegiatan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut Otentik Konkret bukan hanya tagline HUT tetapi juga cara kerja dalam membangun kota otentik dalam menjaga identitas konkret dalam menghasilkan karya dan kolaboratif dalam menggerakkan kota tambahnya 

HUT ke-270 Kota Yogyakarta akan menghadirkan event-event yang mengangkat kekhasan Yogyakarta sekaligus menghasilkan pengalaman dan dampak nyata bagi masyarakat. Akan ada belasan event unggulan dan puluhan event satelit selama Bulan September-Oktober 2026 di Kota Yogyakarta. Puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2026 dengan kegiatan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026 di Malioboro Titik Nol Kilometer.

"WJNC sekaligus menjadi salah satu representasi positioning YK City of Festival. Bahwa festival dapat menjadi medium untuk memperkuat identitas kota menggerakkan ekonomi kreatif menciptakan pengalaman publik dan mempertemukan berbagai elemen ekosistem kreatif" pungkas Arief Tri 

Gondomanan – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo turun langsung membersihkan Sungai Code bersama ratusan mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di kawasan Taman Perwira, Prawirodirjan, Jumat (24/7/2026) pagi.

Kegiatan yang melibatkan ratusan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari pembekalan awal sebelum mereka diterjunkan ke lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN). Para peserta berasal dari River and Ecology Club UGM serta mahasiswa KKN Bakti Kampus UST periode I Tahun Akademik 2026/2027. 

Hasto mengapresiasi keterlibatan mahasiswa yang menurutnya menjadi contoh nyata kepedulian generasi muda terhadap lingkungan. 

"Hari ini kami bersyukur ada UGM dan UST, lebih dari 600 mahasiswa dikerahkan bersama-sama turun ke sungai. Ini seperti coaching sebelum mereka berangkat KKN. Mereka diajak bersih-bersih sungai terlebih dahulu, baru kemudian menjalankan pengabdian di masyarakat," ujar Hasto.

Menurutnya, pengalaman langsung di lapangan penting untuk membangun empati terhadap lingkungan. Ia menilai sungai merupakan sumber air sekaligus sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

"Banyak sungai yang kurang diperhatikan, padahal sungai adalah sumber kehidupan. Air harus dirawat. Di banyak kota, kualitas air masih tercemar bakteri E. coli yang berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk memicu diare dan memengaruhi kualitas sumber daya manusia," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengungkapkan adanya kesepakatan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, TNI, Polri, komunitas pegiat sungai, dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata kawasan wisata Sungai Code.

Rencana tersebut berupa pembangunan bendungan sementara atau temporary barrier yang dipasang saat debit air normal sehingga dapat membentuk kolam kecil sebagai ruang aktivitas masyarakat.

"Nanti kita gotong royong membuat bendungan sementara. Kalau musim hujan bisa dipinggirkan, tapi saat kondisi normal dipasang sehingga terbentuk kolam yang bisa dimanfaatkan untuk perahu maupun aktivitas anak-anak. Harapannya bisa melengkapi kawasan wisata di tepi Sungai Code," jelasnya.

Hasto optimistis gerakan pelestarian sungai akan terus berlanjut melalui program KKN perguruan tinggi. Ia menyebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalin nota kesepahaman dengan 49 perguruan tinggi melalui program One Village One Sister University, di mana sebagian besar mahasiswa memilih tema pengabdian terkait sungai.

"Hampir 70 persen tema KKN sekarang tentang sungai. Saya optimistis kegiatan seperti ini akan rutin karena KKN di wilayah kota juga lebih efisien, baik bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing," ujarnya. 

Sementara itu, Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta Prof. Pardimin, mengatakan kegiatan bersih-bersih Sungai Code menjadi pembuka rangkaian Bakti Kampus sebelum 716 mahasiswa diterjunkan ke berbagai lokasi KKN.

“Beberapa kelompok juga akan melaksanakan pengabdian di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga mahasiswa diajak terlebih dahulu menyelesaikan persoalan lingkungan yang berada di sekitar mereka,” terangnya. 

Salah seorang mahasiswa UST, Nara dari Program Studi Psikologi, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dibandingkan pelaksanaan Bakti Kampus pada tahun-tahun sebelumnya.

"Biasanya kegiatan hanya di kampus, tahun ini kami benar-benar turun ke masyarakat dan membersihkan sungai. Jadi kami lebih sadar ternyata sampah di sungai masih banyak," ujarnya.

Selama kegiatan, para mahasiswa menemukan berbagai jenis sampah, mulai dari plastik, styrofoam, popok hingga kemasan makanan yang mencemari aliran sungai. 

"Yang paling banyak itu plastik dan styrofoam kalau dibuang ke sungai tentu bisa menyebabkan banjir saat musim hujan, air menjadi kotor, ekosistem terganggu," katanya. (Jul)

KRATON- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyerahkan bantuan 80 unit becak kayuh listrik wisata (bekalista) kepada para pengemudi becak di Kota Yogyakarta. Termasuk ekosistem bekalista terkait sarana prasarana pendukung untuk operasional becak listrik. Pemerintah Kota Yogyakarta mengapresiasi Kemenkeu atas bantuan becak listrik sekaligus sarana prasarana pendukung. Bantuan itu juga mempercepat transformasi ke becak listrik dan mendukung penerapan pedestrian di kawasan Malioboro. 

Bantuan bekalista itu secara simbolis diserahkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada perwakilan pengemudi becak di Sasana Hinggil Kraton Yogyakarta, Kamis (16/7/2026). Sedangkan sarana prasarana pendukung bekalista secara simbolis diserahkan oleh Purbaya kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Usai penyerahan, Purbaya dan jajaran Kemenkeu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mencoba naik bekalista mengelilingi alun-alun selatan,

Hasto mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kemenkeu melalui PIP dengan menghadirkan becak listrik dan ekosistem pendukung. Ada stasiun pengisi daya sampai bengkel induk di SMK N 3 Yogyakarta 

“Ini dibikin oleh SMK. Sehingga kalau nanti ada kerusakan, service, after sales servicenya itu gampang karena ada SMK ini dibangun ekosistemnya. Kalau biasanya kan kita dikasih becak tapi ekosistemnya tidak dibangun. Ini ada charger di 12 titik kemudian mobile services,” kata Hasto ditemui usai menerima ekosistem bekalista.

Hasto menyampaikan dengan bantuan bekalista itu menambah transformasi becak motor ke becak listrik dengan total mencapai hampir sekitar 320 unit becak listrik sejak awal angkatan pertama. Transformasi itu dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan menyediakan becak listrik. Pemkot Yogyakarta juga siap mendukung dengan pengadaan becak listrik melalui APBD. 

Menurutnya keberadaan bekalista itu akan mendukung rencana penerapan pedestrian penuh di Malioboro. “Ya sangat mendukung (pedestrian Malioboro). Ini kan nirpolusi jadi memenuhi syarat,” ujarnya. 

Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Purbaya mengatakan program bekalista adalah salah satu bentuk pemberdayaan berbasis komunitas. Dia menjelaskan ada 80 penerima manfaat program bekalista. Ekosistem bekalista untuk mendukung operasional becak listrik sudah disiapkan secara lengkap. Ada 12 stasiun pengisian daya, 1 unit bengkel bergerak atau mobile, 8 unit baterai cadangan dan bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 

“Seluruh pembangunan bekalista melibatkan seratus persen tenaga lokal. Mulai dari pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga teaching factory di lingkungan lingkungan pendidikan kejuruan,” papar Purbaya saat penyerahan simbolis ekosistem bekalista. 

Pihaknya menegaskan bekalista diharapkan meningkatkan produktivitas dan pendapatan para pengayuh dan mengurangi beban fisik terutama bagi pengayuh berusia lanjut. Di samping itu memperkuat pariwisata hijau atau ecotourism melalui moda rendah emisi dan minim polusi suara. “Jadi, ini bukan cerita tentang mengganti becak lama dengan sesuatu yang baru. Tetapi menjadi menjaga ikon yang lama dengan memberi energi baru,” tambahnya. 

Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Purbaya juga membuka Pasar Rakyat UMi yang digelar di Alun-alun selatan Kraton Yogyakarta pada 16-18 Juli 2026. Kegiatan itu menghadirkan 200 UMKM binaan PIP Kemenkeu, layanan Samsat, pajak daerah, berbagai perlombaan, hingga hiburan bagi masyarakat

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bekalista mempertemukan tiga kepentingan penting, yaitu menjaga identitas budaya, memuliakan pelaku transportasi tradisional, dan membangun mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Pihaknya juga mengapresiasi pembangunan ekosistem bekalista dengan kolaborasi Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, pemerintah daerah, dunia pendidikan vokasi, pelaku usaha, dan komunitas pengemudi becak. 

“Transformasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti tenaga penggerak. Transformasi membutuhkan sistem pemeliharaan, peningkatan kapasitas pengemudi, kepastian bersama dalam layanan keselamatan dan kenyamanan. Bekalista juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari mobilitas kawasan pusaka. Di kawasan budaya, transportasi tidak cukup hanya cepat. Transportasi harus tertib, bersih, manusiawi, dan menghormati karakter ruang,” ucap Sultan. 

Sedangkan Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin menyampaikan terima kasih atas bantuan becak listrik dari Kemenkeu. Becak listrik itu untuk mentransformasi para becak motor yang selama ini beroperasional di kawasan Malioboro. “Kami sangat senang teman-teman mendapat bantuan becak listrik dari pemerintah. Karena untuk meningkatkan ekonomi dan bisa mengais rezeki dengan ramah lingkungan,” tandas Parmin ditemui di sela acara.(Tri) 

Umbulharjo – Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memimpin prosesi Jamasan Pusaka Tombak Kyai Wijaya Mukti di Plaza Balai Kota Yogyakarta, Kamis (16/7/2026). Tradisi tahunan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melestarikan warisan budaya sekaligus merawat nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pusaka pemberian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Jamasan atau prosesi pembersihan pusaka telah menjadi tradisi Pemerintah Kota Yogyakarta selama sekitar 25 tahun. Tradisi ini tidak hanya bertujuan merawat kondisi fisik pusaka, tetapi juga menjadi simbol pelestarian budaya yang mengandung makna Manunggaling Kawula-Gusti, yakni harmonisasi hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan Tuhan.

Wawan Harmawan mengatakan, jamasan merupakan agenda budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahun setelah prosesi jamasan pusaka di Keraton Yogyakarta.

"Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan acara budaya berupa jamasan pusaka yang ada di Balai Kota Yogyakarta, yaitu Tombak Kyai Wijaya Mukti. Tradisi ini memang setiap tahun kita laksanakan sebagai bagian dari upaya nguri-uri kebudayaan," ujar Wawan.

Tahun ini menjadi pengalaman pertama bagi Wawan memimpin langsung prosesi jamasan. Ia menggantikan Wali Kota Yogyakarta yang berhalangan hadir karena agenda lain bersamaan.

Saat membersihkan bilah tombak, Wawan mengaku terkesan dengan keindahan pamor yang muncul setelah pusaka dibersihkan.

"Tadi saat dijamas, terlihat pamornya sangat luar biasa. Garis-garis pada bilah tombak semakin tampak jelas setelah dibersihkan. Ini menunjukkan kualitas karya para empu zaman dahulu yang memang sangat tinggi," katanya.

Menurut Wawan, nama Wijaya Mukti juga mengandung doa dan harapan agar Kota Yogyakarta senantiasa berjaya, berkembang, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

"Filosofinya adalah bagaimana kita tetap berjaya dan berkembang untuk kemaslahatan. Yang paling penting masyarakat merasa aman dan nyaman. Itulah tujuan yang ingin kita capai," imbuhnya.

Sementara itu, Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang mendampingi prosesi jamasan, Victor Mukhammadenis Hidayatullah, menjelaskan Tombak Kyai Wijaya Mukti merupakan pusaka pemberian Keraton kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sebagai simbol amanah kepemimpinan.

Menurutnya, tombak tersebut memiliki dapur Tumenggung Urup dengan pamor Pengkondisen dan dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

"Tombak Wijaya Mukti menjadi pengingat bagi wali kota, jajaran pemerintah, serta masyarakat bahwa untuk mencapai kejayaan yang nyata harus ditempuh melalui kerja keras," jelas Victor.

Ia menambahkan, tombak sepanjang sekitar 2,5 meter itu diperkirakan dibuat pada masa naik tahta Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Hingga kini, pusaka tersebut dirawat melalui prosesi jamasan setiap tahun agar tetap lestari.

Dalam proses perawatannya digunakan bahan-bahan tradisional seperti air jeruk, minyak wangi, serta larutan khusus yang berfungsi melindungi bilah pusaka dari korosi. Perawatan berkala tersebut membuat Tombak Kyai Wijaya Mukti dapat terjaga kondisinya hingga ratusan tahun ke depan.

Melalui tradisi jamasan, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga benda pusaka sebagai warisan sejarah, tapi juga merawat nilai-nilai budaya, keteladanan, serta semangat pengabdian yang menjadi bagian dari identitas Kota Yogyakarta. (Jul)

UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta terkait pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama itu tertuang dalam perjanjian rencana kerja yang ditandatangani oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta dengan Bapas Kelas I Yogyakarta tentang penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi klien anak dan dewasa di wilayah Kota Yogyakarta.

Ada 4 dinas di Pemkot Yogyakarta yang menandatangani perjanjian rencana kerja dengan Bapas Kelas I Yogyakarta yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Dinas Kebudayaan. Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing kepala dinas terkait dan Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan kerja sama yang dijalin dengan Bapas Kelas I Yogyakarta merupakan hal baru bagi instansinya. Jenis kegiatan pelaksanaan pidana kerja sosial di Dinas Pertanian dan Pangan yakni terkait administrasi ringan, kebersihan, perawatan tanaman, kebersihan area dan penyiapan media tanam, pengelolaan pupuk organik, penentuan harga serta pemeliharaan dan pembenihan ikan. Sasaran klien pidana pekerja sosial di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah anak dan dewasa.

“Karena ini hal baru, kami nanti berharap kita akan terus melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rencana kerja sama di Pemerintah Kota Yogyakarta,” kata Sukidi usai penandatangan perjanjian rencana kerja dengan Bapas Kelas I Yogyakarta di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Kamis (2/7/2026).

Adapun ruang lingkup rencana kerja antara lain koordinasi dan sinergi pelaksanaan pidana kerja sosial, penyediaan personel, tempat dan kegiatan pidana kerja sosial untuk pelaksanaan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan tujuan rencana kerja itu antara lain untuk mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi bagi pelaku pidana sesuai prinsip keadilan.

Sedangkan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Retnaningtyas menyampaikan selama ini instansinya sudah ada kerja sama dengan Bapas Kelas I Yogyakarta terkait pendampingan psikologi klien anak-anak bapas. Untuk kerja sama kali ini terkait hukuman pidana kerja sosial dengan lokasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta sasaran kliennya adalah anak. Jenis kegiatan pidana kerja sosialnya antara lain administrasi ringan, penataan ruang layanan dan kebersihan lingkungan serta kebersihan fasilitas umum dan penataan sarana edukasi.

“Nanti kita juga akan ajak anak-anak untuk berinteraksi dengan masyarakat khususnya anak-anak. Bisa jadi edukator apa yang mereka alami selama ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak lain yang mereka lakukan selama ini salah sehingga anak-anak lain tidak melakukannya. Kita ajak di Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) atau di UPT PPA untuk sama-sama belajar terkait dengan pengendalian emosi,” terang Retnaningtyas.

Sementara itu Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi mengucapkan terima kasih kepada dinas-dinas terkait Pemkot Yogyakarta yang memberikan dukungan menjadi lokasi pidana kerja sosial. Dia menjelaskan penandatanganan rencana tentang penunjukan lokasi pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi dewasa dan anak itu dalam rangka implementasi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang baru. Dalam KUHP ada pidana kerja sosial bagi tindak pidana tertentu yang ringan, pidana pelayanan masyarakat bagi klien anak dan dewasa.

“Kalau sesuai KUHP baru, pidana ringan itu ancamannya di bawah lima tahun. Kemudian kalau kerja sosial itu yang hakim memutusnya maksimal enam bulan pidana penjaranya dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kami selaku pembimbing kemasyarakatan akan menilai minat, bakat, asesmennya dari terpidana. Misalnya cocok atau punya bakat di bidang pertanian bisa melaksanakan pidana kerja sosial di Dinas Pertanian,” jelas Galih.

Dia menyatakan Bapas Kelas I Yogyakarta juga akan mengawasi dan melaksanakan bersama kejaksaan. Termasuk membuat laporan untuk diserahkan kepada hakim. Pihaknya menegaskan pidana kerja sosial adalah perkembangan progres hukum di Indonesia yang baru dan lebih mengedepankan pemulihan, restorative justice, dan reintegrasi sosial. Termasuk lebih memasyarakatkan para terpidana, menghilangkan stigma negatif, dan untuk memulihkan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Karena kalau di penjara, mungkin dampaknya lebih banyak. Terutama kasus-kasus ringan yang tidak perlu dipenjara.(Tri)

Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Tahun Ajaran 2026/2027 memberikan akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menjaga kualitas pendidikan sebagai bagian dari komitmen mempertahankan predikat Kota Pelajar.

Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, menyampaikan daya tampung SMP negeri tahun ini mengalami peningkatan. Total daya tampung SMP negeri mencapai 3.584 kursi, termasuk 64 kursi pada Kelas Khusus Olahraga (KKO). Sementara daya tampung melalui sistem Real Time Online (RTO) sebanyak 3.520 kursi.

"Yang RTO itu 3.520, ditambah 64. Kami menambah daya tampung untuk wilayah Jogja Selatan, yakni di SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan penambahan dua rombongan belajar. Ini untuk menjawab kebutuhan akses pendidikan di Jogja Selatan," ujar Budi dalam jumpa pers di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).

Pada SPMB tahun 2026, kuota penerimaan melalui RTO terbagi dalam beberapa jalur, yakni jalur domisili radius sebesar 5 persen, jalur domisili dalam daerah 40 persen, jalur afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau KSJPS 19 persen, jalur afirmasi disabilitas 6 persen, jalur prestasi khusus 15 persen, jalur prestasi umum 10 persen, serta jalur mutasi dan kemaslahatan guru 5 persen.

Budi menjelaskan, secara keseluruhan lulusan SD di Kota Yogyakarta setiap tahun mencapai sekitar 6.800 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta mencapai hampir 9.000 kursi sehingga seluruh lulusan dipastikan dapat melanjutkan pendidikan di tingkat SMP.

"Kemudian jalur afirmasi KSJPS 19 persen dan disabilitas 6 persen. Tahun kemarin totalnya 20 persen, sekarang kita tingkatkan menjadi 25 persen. Insya Allah seluruh anak dari keluarga KSJPS dapat tertampung di sekolah negeri karena kami memiliki basis data yang jelas," katanya.

Untuk jalur afirmasi disabilitas, Dindikpora menyediakan sebanyak 211 kursi. Jumlah tersebut jauh melebihi jumlah lulusan SD berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas 129 anak.

Menurut Budi, seluruh anak penyandang disabilitas dipastikan memperoleh akses pendidikan. Bahkan apabila harus bersekolah di SMP swasta, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan bantuan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD.

"Jika terpaksa masuk ke SMP swasta di Kota Jogja, anak-anak penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan JPD yang disamakan dengan skema KMS. Ini bentuk empati Pemkot Jogja kepada anak-anak berkebutuhan khusus tanpa memandang latar belakangnya," ungkapnya.

Di sisi lain, Budi menyebut capaian akademik peserta didik Kota Yogyakarta menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA yang pertama kali digelar secara nasional tahun 2026, Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP.

Untuk jenjang SD, rata-rata nilai Bahasa Indonesia mencapai 78,26 dan Matematika 67,29 dengan rata-rata total 72,71. Sedangkan rata-rata total TKA jenjang SMP mencapai 135,49.

"Capaian kognitif ini mendorong kami untuk terus mengembangkan aspek lain yaitu karakter. Tahun 2026 ini kami canangkan pembelajaran berbasis agama untuk lima agama yang ada. Selain itu, Pendidikan Khas Kejogjaan juga mulai diterapkan karena modul pembelajarannya sudah selesai dan telah kami koordinasikan kepada guru-guru SD maupun SMP," terangnya.

Informasi selengkapnya terkait SPMB Tahun Akademik 2026/2027 dapat diakses di laman yogya.spmb.id

17 Juni 2026 – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Peluncuran Nasional Program e-Learning ASN Berintegritas yang diselenggarakan pada Rabu (17/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadi salah satu dari 12 instansi peserta piloting Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menghadiri langsung kegiatan yang digelar KPK RI tersebut. Penghargaan yang diterima menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi melalui peningkatan kapasitas ASN berbasis pembelajaran digital.

Program e-Learning ASN Berintegritas merupakan inovasi KPK yang bertujuan memperkuat nilai-nilai integritas, etika publik, serta budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Melalui platform pembelajaran digital, ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan KPK kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN yang terus berupaya membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Hasto menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Sebagai kota budaya dan kota pendidikan, Yogyakarta diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai integritas publik.

Program piloting yang diikuti Pemkot Yogyakarta merupakan bagian dari tahapan implementasi nasional Program e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan KPK. Sebelum diluncurkan secara nasional, program tersebut telah diuji coba pada sejumlah kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas materi pembelajaran, sistem digital, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Penghargaan dari KPK ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh ASN Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan perusahaan jaringan telekomunikasi dan jasa internet kembali merelokasi jaringan kabel fiber optik (FO) dari udara ke dalam saluran ducting. Penataan kabel FO kali ini dilakukan di sepanjang Jalan Kenari untuk estetika wajah Kota Yogyakarta dan keamanan infrastruktur telekomunikasi. Relokasi kabel FO itu bagian dari inovasi sistem penataan infrastruktur pasif telekomunikasi (Senapati) di Kota Yogyakarta. 

Penataan secara simbolis dilakukan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dengan memotong kabel FO di depan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari. Termasuk oleh perwakilan Asosiasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY dan Asosiasi Perusahaan Jasa Telekomunikasi (APJATEL) DIY serta perwakilan DPRD DIY. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan penataan kabel FO ke dalam ducting itu bagian dari mengamalkan prinsip ASRI Aman, Sehat, Rapi, Bersih, dan Indah yang digaungkan Pemkot Yogyakarta. Hasto minta dinas terkait untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menata kabel FO ke dalam ducting. Baik di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta pada zona inti yang menjadi prioritas maupun di depan bangunan-bangunan pemerintah. 

“Harus dipercepat sedikit lah. Makanya saya minta untuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa men-ducting. Nah, ini kebetulan ada bangunan gedung DPRD DIY yang baru harus menjadi contoh bebas kabel (FO). Jadi istilahnya tidak ada sampah visual,” kata Hasto ditemui usai memotong kabel FO di depan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Senin (15/6/2026).

Hasto menyebut hingga saat ini di Kota Yogyakarta bisa membangun jaringan ducting kabel FO sepanjang sekitar 10,5 kilometer. Pada tahun ini bertambah penataan di Jalan Kenari sehingga diharapkan bisa mencapai 11 km pada akhir tahun. Meskipun dalam kondisi ruang fiskal terbatas, pihaknya juga memikirkan dari sisi anggaran untuk menata kabel FO. Termasuk membuat regulasi terkait penataan infrastruktur pasif telekomunikasi kabel FO yang melibatkan pihak swasta. 

“Sekarang kita sedang menggodok regulasi. Perda akan kita buat agar kita bisa bekerja sama dengan pihak mitra swasta lebih terpayungi dan lebih aman,” paparnya. 

Hasto mengucapkan terima kasih kepada para provider atau perusahaan telekomunikasi dan internet yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta menata kabel FO. Dalam kesempatan itu Pemkot Yogyakarta juga memberikan piagam penghargaan kepada para perusahaan telekomunikasi dan internet yang menurunkan kabel FO ke dalam ducting. 

Kepala Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menjelaskan kegiatan penataan kabel FO di Jalan Kenari itu merupakan hasil kerja bersama lintas perangkat daerah Pemkot Yogyakarta antara lain Dinas PUPKP, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Pembangunan ducting untuk kabel FO di Jalan Kenari sepanjang sekitar 840 meter. Selain relokasi kabel FO ke ducting juga ada simplifikasi kabel dari 26 kabel menjadi 13 kabel oleh 11 penyelenggara telekomunikasi. 

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD DIY melalui pembangunan gedung baru di Jalan Kenari telah berkenan membantu pembangunan ducting di depan gedung DPRD. Sinergi ini menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam mendukung penataan utilitas perkotaan secara terpadu. Penataan jaringan ini tidak hanya meningkatkan estetika kawasan perkotaan tapi juga mendukung keamanan infrastruktur, efisiensi pemanfaatan ruang, serta penguatan ekosistem digital,” terang Umi. 

Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono menambahkan setelah Jalan Kenari, penataan kabel FO akan menyasar jalan di batas-batas kota seperti di Jalan Magelang, Jalan Wates, Jalan Parangtritis, Jalan Solo dan Gejayan. Pada tahun 2027 penatan kabel FO akan ditingkatkan dengan menggandeng peran serta swasta dan menyiapkan peraturan daerah (perda) pendukungnya.

“Baru disiapkan perdanya tahun ini. Ada beberapa regulasi yang harus kita tata agar proses ducting ini bisa terpayungi secara hukum. Kita tahun ini menyiapkan perda, tahun depan selesai saya kira,” ujar Trihastono.

Sementara itu mewakili APJII DIY dan APJATEL DIY, Joko Prasetyo memohon maaf dalam rangka pemerataan dan kelancaran internet di Kota Yogyakarta membuat kabel FO semakin banyak dan semrawut. Untuk itu para penyedia jaringan telekomunikasi dan internet menyambut baik penurunan kabel FO ke dalam ducting dan berkomitmen mendukung penataan itu. 

“Kami akan komit untuk melaksanakan program penataan kabel dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tentunya di sini penataan, terutama untuk Jalan Kenari ini, kita persembahkan sebagai hadiah untuk HUT Pemerintah Kota Yogyakarta,” ucap Joko.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro mewakili DPRD DIY mendukung penataan kabel FO itu karena juga mendukung Kota Yogyakarta sebagai kota wisata. Terutama di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan agar bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemda DIY dapat digunakan untuk anggaran menata kabel. Menurutnya dari sisi anggaran BKK bisa untuk menganggarkan penataan kabel. “Tinggal nanti kita diskusi dengan Paniradya karena BKK mesti dana keistimewaan. Saya kira kok bisa-bisa saja. Nomenklaturnya adalah memperindah sumbu filosofi,” tandas Dwi.(Tri)

UMBULHARJO- Sebanyak 50 pengemudi becak motor (betor) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta beralih menggunakan becak listrik. Para pengemudi beralih setelah mendapat becak listrik program Corporate Social Responsibility dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops VI Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta mengapresiasi PT KAI Daops VI karena becak listrik akan mendukung zona emisi rendah di kawasan Malioboro. 

Penyerahan CSR 50 becak listrik dari PT KAI Daop VI Yogyakarta dilakukan pada Rabu (3/6/2026). Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyerahkan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) kepada pengurus koperasi pengemudi becak. Dalam kesempatan itu, 50 betor yang selama ini dipakai pengemudi becak dihancurkan karena telah diganti dengan becak listrik. Penyerahan becak listrik juga menjadi rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-79 Pemkot Yogyakarta. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan atas nama Pemkot Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas bantuan becak listrik dari CSR PT KAI. Menurutnya becak listrik menjadi solusi terbaik dan mendukung lingkungan di kawasan Malioboro dan para pengemudi becak tidak kehilangan mata pencaharian. Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta berkomitmen menciptakan Malioboro sebagai sumbu filosofi yang ramah lingkungan.

“Lambat tapi pasti becak yang konvensional harus habis. Kemudian secara bertahap, becak listrik hadir. Dengan cara begitu maka cita-cita kita mewujudkan minimal di sumbu filosofi itu menggunakan sarana transportasi yang minimal terhadap polutan lingkungan akan tercapai menggunakan becak listrik,” kata Hasto ditemui usai penyerahan becak listrik CSR PT KAI di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta. 

Pihaknya berharap nantinya penggantian ke becak listrik terus berlanjut sampai 900 unit dalam waktu dua tahun. Hasto menyebut dengan bantuan CSR dan beberapa pihak sebelumnya sampai kini sudah sekitar 260 becak listrik di Yogyakarta. Sebagian masih ada yang uji coba karena belum kompatibel tapi nantinya semua becak listrik yang diproduksi akan kompatibel terhadap pengguna dan lingkungan. Untuk penyediaan charge station bagi becak listrik, Hasto berharap dukungan dari PLN. Pemkot Yogyakarta juga siap bekerja sama dengan PLN agar pengisian daya listrik untuk becak listrik agar biayanya tidak terlalu mahal.

“Syaratnya menerima becak ini asalkan dalam bentuk koperasi, bukan individu-individu. Nah, koperasi inilah yang kontrol, jangan tambah (betor). Sudah kita kunci. Dan secara bertahap, kalau hari ini 50 becak dihancurkan, begitu menerima (becak listrik) itu dihancurkan, sehingga harapan saya tidak ada orang mau nambah becak baru dalam bentuk yang konvensional,” tegasnya. 

Sementara itu Executive Vice President (EVP) KAI Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo menyampaikan PT KAI tidak hanya perusahaan jasa transportasi tapi juga berkomitmen terhadap program di lingkungan. Salah satunya program CSR becak listrik yang juga mendukung program lingkungan Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY. Dia menyebut biaya pengadaan 50 becak listrik CSR PT KAI itu hampir mencapai Rp 1 miliar. 

“Di Yogya punya program untuk menggantikan becak-becak yang motor itu menjadi listrik yang lebih ramah lingkungan. Di KAI pun punya program juga untuk men-support seluruh kegiatan ramah lingkungan juga. Di KAI tidak hanya becak listrik, tapi kita juga punya solar cell. Jadi kita ada penggantian beberapa yang semuanya adalah program untuk mendukung ramah lingkungan,” papar Bambang. 

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mewakili Sekda DIY menuturkan atas nama Pemda DIY mengapresiasi PT KAI atas bantuan becak listrik lewat program CSR. Menurutnya bantuan itu bukan sekadar bantuan sarana transportasi, tetapi juga bentuk dukungan terhadap pelestarian moda transportasi tradisional Yogyakarta dan bagian dari mewujudkan kawasan rendah emisi di wilayah kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. 

“Penghapusan becak motor yang dilaksanakan pada hari ini bukan semata-mata penggantian alat transportasi, melainkan merupakan bagian dari mengurangi tekanan lingkungan dan mewujudkan kawasan rendah emisi di wilayah kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran udara, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota budaya,” jelas Erni.

Salah satu pengemudi becak Jagiyo yang menerima becak listrik menyambut baik pemberian becak listrik itu. Setelah mencoba sendiri menurutnya becak listrik enak tidak capek dari sisi tenaga. Operasional becak listrik seperti motor matic. Jagiyo sudah 40 tahun menjadi pengemudi becak dari becak kayuh, becak motor dan kini beralih ke becak listrik.

“Dulu kan ngayuh sekarang sudah tua pakai mesin (betor) 20 tahun. Sekarang pakai becak listrik mengirit tenaga sudah tua nggak kuat ngayuh. Ini (betor) ditukar (becak listrik) tanpa bayar,” ucap Jagiyo.(Tri) 

Umbulharjo – Mengawali rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (2/6).

Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta, PMI Kota Yogyakarta serta GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) yang turut mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para mitra pengemudi daring dan warga Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-79 Pemkot Yogyakarta sengaja diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar seremoni.

“Saya ingin menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Yogyakarta ke-79 kali ini tidak kami isi dengan pesta-pesta, kegiatan seremonial yang berlebihan, ataupun kegiatan yang hanya menghabiskan ruang, waktu, dan tenaga tetapi tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Hasto.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan HUT harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, selain donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Pemkot Yogyakarta juga menghadirkan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

“Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan bersama, di antaranya donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan publik dan administrasi secara langsung. Jadi ini semacam bursa layanan publik yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah,” katanya.

Hasto mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat, termasuk GoTo Gojek Tokopedia yang turut mengajak para mitra pengemudi untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, para pekerja lapangan seperti pengemudi ojek daring memiliki risiko kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian.

“Selain itu, kita juga memberi kesempatan kepada para pekerja keras yang memiliki risiko kesehatan cukup tinggi untuk dapat memeriksakan kesehatannya. Contohnya teman-teman dari Gojek yang juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ini,” ungkapnya.

Ia menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit. “Cek kesehatan gratis saya kira penting bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan. Karena mencegah tentu lebih murah daripada mengobati,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan bahwa kegiatan donor darah tahun ini dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Spesial karena ini dalam rangka ulang tahun Pemerintah Kota, maka sekaligus diadakan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelas Emma.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, skrining kesehatan, serta konsultasi dokter. Apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan tertentu, peserta akan diarahkan untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis terbuka bagi masyarakat umum, sedangkan donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI menargetkan sekitar 300 pendonor.

“Harapannya masyarakat semakin sehat karena mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan demikian, apabila membutuhkan layanan kesehatan lebih lanjut, mereka bisa segera memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat,” ujar Emma.

Salah satu peserta, Rachma Hanifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan Pemkot Yogyakarta. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis dan mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga kesehatan,” ujarnya.

Rachma berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala karena selain membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit lebih dini, juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya. (Chi)

UMBULHARJO-Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meluncurkan Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai unit usaha baru yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Giwangan. Wamira menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Wamira mengusung konsep seperti Kios Segoro Amarto yang telah dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta di beberapa pasar tradisional untuk mengendalikan inflasi daerah. Bedanya Wamira hadir lebih dekat di lingkungan masyarakat. 

Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Koperasi Merah Putih harus banyak membuat inovasi dan usaha. Meskipun belum punya gerai karena butuh lahan dan waktu, maka harus menciptakan banyak usaha. Sejumlah KKMP di Kota Yogyakarta selama ini sudah membuat batik Segoro Amarto Reborn untuk seragam PNS Pemkot Yogyakarta. Kini ada usaha baru Wamira yang dikelola KKMP di Kota Yogyakarta dari pengembangan Kios Segoro Amarto. 

“Warung Segoro Amarto ini biasanya hanya ada di pasar, sekarang kita deliver ke tengah-tengah warga dan dimiliki oleh Koperasi Merah Putih, sehingga akhirnya punya aktivitas baru namanya Wamira Warung Milik Rakyat yang dibikin oleh Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta,” kata Hasto ditemui saat peluncuran Wamira di KKMP Giwangan, Jumat (22/5/2026). 

Hasto menyatakan kebutuhan pokok di Kios Segoro Amarto selama ini dijual dengan harga sesuai HET atau lebih murah dibandingkan di pasaran karena mendapat suplai dari Bulog dan distributor besar. Selain itu ada subsidi pengiriman barang sehingga harga kebutuhan pokok lebih murah karena untuk mengendalikan inflasi daerah. Keberadaan Wamira diharapkan juga seperti Kios Segoro Amarto sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan mengendalikan inflasi daerah.

“Kemudian hasil penjualannya dan akhirnya juga masyarakat terbantu. Kira-kira seperti itu, dan ini sekaligus mengendalikan inflasi,” ujarnya. 

Pemkot Yogyakarta akan mengembangkan Wamira di KKMP lain di Kota Yogyakarta. Saat ini ada 5 KKMP yang telah bergabung dalam program Wamira yaitu KKMP Giwangan, KKMP Purwokinanti, KKMP Cokrodiningratan, KKMP Prawirodirjan dan KKMP Klitren. Ditargetkan pada tahun 2026, Wamira bisa dikembangkan di 14 KKMP di Kota Yogyakarta. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkot Yogyakarta Kadri Renggono menambahkan, pada tahap pertama Pemkot Yogyakarta menyediakan sekitar 5.000 kg komoditas barang kebutuhan pokok dengan bantuan subsidi biaya pengiriman senilai Rp 2.000/kg untuk 5 unit KKMP. Dia menegaskan tujuan dari program pengendalian inflasi Wamira adalah mengendalikan inflasi daerah yang diakibatkan dari kelompok bahan pangan dengan melibatkan masyarakat dan membuka akses kemudahan pasokan barang 

“Pengendalian inflasi Wamira juga memanfaatkan potensi lokal untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya KKMP. Wamira juga membantu masyarakat untuk mempermudah memperoleh bahan pokok beras dan komoditas lainnya dengan harga yang terjangkau setinggi-tingginya HET,” papar Kadri. 

Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan Dinas Perdagangan bertugas menghubungkan antara KKMP dengan distributor seperti Bulog untuk memotong jalur transportasi agar harga lebih murah. Di samping itu memantau dan menjamin ketersediaan barang di Wamira serta mengawasi penjualan barang harus sesuai HET. 

“Monitoring pasti juga akan kita lakukan sama seperti Kios Segoro Amarto. Dan pembatasan (penjualan jumlah produk) juga pasti dilakukan. Karena kalau masyarakat satu minggu dua pack(kemasan produk) saya kira sudah cukup. Mereka (pengelola Wamira) wajib memberikan laporan ke Dinas Perdagangan. Komitmen itu kita bangun nanti dengan sebuah pakta integritas yang harus ditandatangani oleh teman-teman Koperasi Merah Putih,” terang Vero. 

Sementara itu Ketua KKMP Giwangan Sudaryanto menyebut membutuhkan modal awal sekitar Rp 15 juta untuk mengawali Wamira di KKMP Giwangan. Modal itu dari pengurus KKMP Giwangan dan pinjaman dari PKK. Modal itu digunakan untuk belanja kulakan kebutuhan pokok di Bulog dan distributor lainnya. Produk yang dijual di Wamira KKMP Giwangan antara lain beras, telur, gula pasir, minyak goreng dan lainnya serta produk unggulan produksi KKMP Giwangan yaitu sabun cuci cair Giwangi. 

“Kami ambil program Wamira ini harapan kami bermanfaat pada anggota dan ke masyarakat sekitar. Karena harapan kami Koperasi Merah Putih ini sebagai penyedia bahan harga murah. Keberadaan Wamira ini akan menggerakkan warung-warung kecil. Kalau warung kecil kulakannya nggak bisa ke Bulog, ke agen nggak bisa, maka kami menjembatani kami yang kulak, kemudian akan kami ecer. Jadi menghidupkan. Kami bukan saingan, bukan mematikan warung-warung kecil,” tandas Sudaryanto.(Tri)