Menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang, Kota Yogyakarta khususnya kecamatan Kraton mendeklarasikan gerakan AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoax).

Gerakan yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta itu pun mendapat dukungan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi.

“Ini adalah pernyataan sikap warga kecamatan Kraton untuk menghasilkan Pemilu yang bersih dan berkualitas,” ucap Heroe Poerwadi saat deklarasi AMPUH di Alun Alun Selatan Kota Yogyakarta, Minggu (24/2/2019) pagi.

Heroe menuturkan, penyakit terbesar dalam tubuh demokrasi di Indonesia adalah money politic, ujaran kebencian dan hoak. Untuk itulah, Ia menilai gerakan AMPUH sebagai wujud pernyataan sikap agar nantinya para pemilih berfikir ulang untuk melakukan hal itu.

“Marilah kita jaga Pemilu ini sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya pun mengajak warga Yogyakarta untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Ia meminta agar warga Yogyakarta tidak larut dan terpecah belah karena perbedaan pilihan.

Menurutnya pemilih sekarang ini sudah cerdas, mereka mampu menilai kandidat yang benar-benar bisa dipercaya sebagai pilihannya. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana memberikan infromasi yang utuh kepada masyarakat tentang pemilu.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto mengatakan ujaran kebencian dan hoak tidak boleh terproduksi di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, semangat yang dimulai dari Kecamatan Kraton harus ditularkan kecamatan lain.

“Praktik politik uang, ujaran kebencian dan maraknya hoax hingga saat ini masih menjadi persoalan besar ditengah proses demokrasi di Indonesia,” bebernya.

Ia menuturkan, Politik uang merupakan sebuah kejahatan dalam demokrasi, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak praktik kotor ini dan turut menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik.

“Dengan adanya politik uang, tidak menutup kemungkinan yang terpilih bukan lagi kandidat ideal, melainkan para kandidat yang melakukan pola transaksional untuk merebut suara dari masyarakat,” jelas Tri Agus.

Pihaknya berharao dengan adanya Kecamatan Ampuh  membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, dan berani melakukan langkah konkrit menolak politik uang serta berani melaporkan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta apabila menemukan praktik politik uang.