Masih dalam suasana peringatan  hari jadi ke-261 Kota Yogyakarta,  Pemerintah Kota Yogyakarta menggundang Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D. untuk memberikan ceramah umum di depan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan tamu undangan. Ceramah umum yang digelar di hotel Natur Inna Garuda, jl. Malioboro, Selasa,(24/10/2017) itu bertemakan :  Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah berbasis Keunggulan Daerah.

Prof. Mardiasmo, MBA, Ph.D mengajak peserta untuk melihat  Kota Jogja kedepan di tahun 2045 akan dibawa kemana dan akan menjadi seperti apa. Dirinya berharap diskusi itu menghasilkan sesuatu hal terutama  untuk kesejahteraan di kota Yogyakarta ke depan.

Saat ini , kata Mardiasmo, kita (pemerintah)  bertanggung jawab karena memegang estafet tanggung jawab dan kepemimpinan. “Apakah Kota Jogja yang telah berusia 261 ini telah sesuai dengan cita-cita founding father kita, artinya betul betul sudah merdeka. Apakah kota jogja didirikan telah memberikan keadilan dan kemakmuran. Makmur dalam keadilan?,” tanya Masdiasmo membuka ceramahnya.

Mardiasmo mengatakan tantangan pembangunan ekonomi  Indonesia saat ini masih dihantui oleh tiga masalah utama yakni kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.Dirinya mengajak  semua elemen bangsa untuk sinergi bergerak bersama mewujudkan visi indonesia maju dan sejahtera. “Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, diseluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat Aceh, Papua, Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan  secara merata,” ujar Mardiasmo.  Dirinya mengatakan bahwa kita semua menginginkan petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama dan sejahtera bersama.

Mardiasmo tidak mengingikan kesejaheteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Menurutnya, inilah janji kemerdekaan yang harus segera diwujudkan yaitu melindungi kegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mewujudkan ketertiban dunia.

Wamen  mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, politikus, investor, harus bergerak bersama dalam harmoni ke arah yang sama untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Mardiasmo juga menjelaskan arah dan strategi kebijakan fiskal. Dikatakan, pemerintah pusat memainkan peran dalam menetapkan arah dan strategi kebijakan fiskal untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Untuk itu, APBN yang sehat adalah fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui APBN yang sehat akan mendorong 3 fungsi pokok (fungsi alokasi, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi) dapat berfungsi optimal yang selanjutnya akan menopang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan akan menghantar terwujudnya  kesejahteraan yang berkeadilan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam paparannya, Mardiasmo mengatakan desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilihan kebijakan fiskal pasca reformasi tahun 1999. Dikatakan Desentralisasi fiskal sangat berkaitan erat dengan kebijakan otonomi daerah dimana penyerahan kewenangan harus diikuti dengan penyerahan sumber sumber pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Dijelaskan, Pendapataan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan selalu menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu yang menjadi isu adalah belum optimalnya PAD  serta APBN sebagai sumber dana perimbangan memiliki keterbatasan.

Maka, tugas daerah adalah mengoptimalkan PAD serta menyusun kebijakan belanja daerah yang efektif dan efisien untuk mendorong pembangunan daerah. Program pembangunan harus dilaksanakan pada momentum yang tepat serta secara berkesinambungan sehingga mampu memberikan dampak optimal sesuai yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo, seringkali yang menjadi kendala pembangunan adalah keterbatasan sumber pembiayaan.  Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat  perlu dilakukan upaya-upaya  kreatif untuk menggali sumber sumber pembiayaan  pembangunan di daerah  selain PAD dan Dana perimbangan antara lain, Obligasi Pemerintah Daerah, Penugasan BUMD, Public Private Partnership, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Untuk Kota Yogyakarta, Mardiasmo berpesan agar Kota Yogyakarta memiliki sinergi  dalam membangun kota Yogyakarta. Sinergi menurut Masdiasmo, dimulai dari perencanaan, penyusunan APBD, hingga pelaksanaan. “Pembangunan   kota Yogyakarta harus seiring sejalan dan saling mengisi dengan daerah lain di sekitarnya khususnya dalam wilayah DIY,” ujarnya.

Pembangunan di kota Yogyakarta juga harus melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong dan tetap memperhatikan kearifan lokal untuk menjaga keistimewaan Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga harus memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk menghasilkan penelitian penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. “Strategi pembangunan yang tepat melalui sinergi yang kuat akan meminimalisir biaya pembangunan dengan dampak optimal,” tambah Wamen Keuangan RI.

Wamen juga berpesan agar semua elemen khususnya di Kota Yogyakarta bersiap menghadapi inovasi berbasis teknologi yang akan mengubah segala aturan main yang telah ada.”Siapa yang tidak siap maka akan tertinggal,” tutupnya.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta  dalam sambutan yang  dibacakan Sekda Kota Yogyakarta, Dra. Titik Sulastri mengatakan ceramah dari Wakil Menteri Keuangan ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada jajaran aparatur di pemerintahan Kota Yogyakarta dan segenap pemangku kepentingan, pelaku sektor keuangan serta para pihak yang memiliki kontibusi penting dalam pengelolaan keuangan.

Walikota berharap kegiatan ini dapat menjadi pembuka cakrawala dan memperluas khasanah dalam meningkatkan pemahaman terhadap keuangan daerah efisien, transparan, dan akuntabel serta menumbuhkan kemandirian daerah berbasis keunggulan. Sehingga ke depan tidak saja sektor pendidikan, industri kreatif saja yang maju namun sektor lain yang potensial juga dikembangkan guna meningkatkan PAD.

Hadir dalam ceramah umum Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs.Sulistyo, SH., Perwakilan Kepala Daerah dari 4 Kabupaten, Instansi Vertikal terkait, Forkompinda dan kepala OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Kesempatn itu juga dilakukan diskusi dipandu oleh kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono. (@mix)