Dalam penerapannya, layanan administrasi kependudukan masih menemui banyak persoalan. Hal ini disebabkan antara lain masih belum sinkronnya pemahaman antar stakeholder yang terlibat serta pemanfaatan data kependudukan yang masih belum sepenuhnya dijangkau oleh berbagai pihak. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta menyelenggarakan acara  Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Implementasinya Dalam Pelayanan Publik yang diikuti oleh berbagai lembaga pelayanan publik seperti BUMN/BUMD, Perbankan, Rumah Sakit, Kepolisian, BPJS, dan Keimigrasian pada hari Kamis (10/8) pagi bertempat di Hotel Gowongan Inn.

“Harapannya melalui acara ini dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas layanan pada lembaga-lembaga tersebut” Demikian diungkapkan Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi.

Sementara, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menuturkan, Pemerintah Kota Yogyakarta, dari waktu ke waktu terus meningkatkan layanan administrasi kependudukan agi masyarakat, antara lain melalui berbagai inovasi seperti aplikasi online pengurusan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya serta pembuatan akta kelahiran di Rumah Sakit bagi ibu melahirkan, serta layanan jemput bola melalui layanan administrasi kependudukan dengan mobil keliling.

 “Harapannya upaya tersebut dapat menjadi penanda komitmen kita bersama untuk dapat menyamakan langkah dan menyamakan pemahaman terkait kebijakan administrasi kependudukan beserta implementasinya dalam berbagai kegiatan layanan publik sehari-hari sehingga pengurusan dokumen kependudkan  menjadi lebih cepat, tepat, praktis ,serta menghemat energi dan waktu” Tutur Walikota dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Walikota, Heroe Purwadi ketika membuka acara

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zuldan Arif Fakrullah, yang dalam kesempatan ini hadir sebagai narasumber mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan kebijakan administrasi  kependudukan, di antaranya adalah pergeseran dari  stelsel pasif menjadi stelsel aktif di mana pemerintah harus secara aktif melakukan jemput bola kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan, selain itu juga diberikannya kartu identitas penduduk untuk semua usia mulai dari usia kanak-kanak

“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) jauh sebelum kebijakan ini ada di pusat” Katanya

Terkait dengan perekaman identitas untuk KTP, Zuldan menuturkan sampai saat ini perekaman data identitas sudah mencapai angka 95 persen  dari total penduduk Indonesia

“Perekaman data ini banyak manfaatnya, antara lain dapat dimanfaatkan untuk mencegah terorisme, meminimalisir tindak kriminal, maupun mengidentifikasi korban  bencana alam atau lakalantas. Harapannya ke depan  semua layanan publik seperti kesehatan dan perbankan juga dapat bersinergi memanfaatkan rekaman data ini.” Ungkap Zuldan.

Sedangkan Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY, Beni Suharsono menuturkan saat ini masih ditemukan persoalan terkait koordinasi adminduk seperti suket sebagai pengganti KTP-el belum diterima sebagai bukti diri penduduk untuk mengurus layanan publik di sejumlah lembaga, serta masih adanya beberapa instansi penyedia layanan pulbik yang mensyaratkan surat ketrangan domisili, dan belum banyaknya instnasi yang menyediakan card reader sebagai pembaca chip e-KTP

“Ini menjadikan kerjasama linta sektor mutlak diperlukan, bukan sekedar untuk kepentingan internal lembaga namun juga untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan, mewujudkan integrasi pelayanan lintas instansi, serta melindungi hak penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar secara mudah dan terjangkau dan mengikis ego sektoral yang kontraproduktif terhadap pelayanan publik” Tegas Beni. (ams)