19 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kota Yogya dialihkan jadi pegawai BKKBN. Serah terima tersebut dilakukan oleh Sekda Kota Yogya, Titik Sulastri kepada Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Hotel Ina Garuda, Sein (24/7).

Dalam sambutannya Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty berharap serah terima PKB dan PLKB di Provinsi DIY ini akan membawa manfaat yang baik bagi keberlangsungan dan kemajuan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Proses itu diawali dengan dikeluarkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 404 antara lain dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan.

“Antara lain pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur terhitung sejak undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan” katanya

Namun demikian untuk alih kelola Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) tertunda 1 tahun, hal ini disebabkan karena kesiapan pembiayaan yang cukup besar terhadap 15.458 personil.

"Perlu juga saya tegaskan bahwa khusus alih kelola PKB/PLKB berbeda dengan urusan yang lain, yaitu untuk sarana tidak diserahkan akan tetapi tetap menjadi asset pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya.

Meski demikian Surya Chandra berharap terhadap asset tersebut tetap dimanfaatkan untuk kepentingan program KKBPK.

“Sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 rangkaian proses panjang mulai dari  langkah seperti surat menyurat dan peraturan, seperti: surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat Menteri Keuangan,  Surat Kepala BKKBN, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan berbagai pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait telah dilakukan” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Yogya, Titik Sulastri mengatakan bahwa pemerintah perlu mencermati tingkat pertumbuhan penduduk. Sebab hal itu secara signifikan berpengaruh pada pembangunan, seperti kemiskinan, pangan, kekumuhan kota dan sebagainya.

“Dari sisi pendidikan, pendekatan kebudayaan ini mesti didorong. Tanggung jawab orang tua, keluarga,”katanya

Ia berharap para PLKB dan PKB hendaknya tidak jenuh untuk turun langsung kelapangan dan tidak segan segan menyampaikan program kependudukan yang meliputi banyak aspek. (Han)