Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiba

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pendidikan Hukum Dalam Perspektif Masa Depan

Pendidikan hukum dan mahasiswanya perlu memahami dunia baru yang terhubung dengan internet dan otomatisasi serta teknologi lainnya yang hampir bisa menjawab hampir semua kebutuhan manusia tanpa secara fisik saling terhubung.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

11 Istilah Penting dalam UU ITE Baru

Setiap perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dikualifikasi sebagai transaksi elektronik.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki hak berpendidikan yang layak serta diakui secara hukum begitu juga penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Hukum Feodalisme Hingga Kapitalisme

Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah.Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mengapa Penegakan Hukum yang Proaktif Justru Tidak Aplikatif?

Dalam hal mencegah terjadinya terorisme di tanah air, munculah beberapa gagasan dimana salah satunya adalah dengan menerapkan Penegakan Hukum yang Proaktif (Proactive Law Enforcement).

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Arti ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’ Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Syarat Permohonan Kewarganegaraan Indonesia

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: “Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan ..seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, da

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ini Konsekuensi yang Anda Terima Bila Tak Lekas Buat e-KTP

Tidak ada sanksi, tetapi ada konsekuensi bagi yang tak segera membuat KTP Elektronik. Pemerintah mengakui ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan terutama soal peralatan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame

Setiap orang atau Badan yang akan membangun konstruksi reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB diterbitkan harus sesuai dengan titik-titik penempatan konstruksi reklame sebagaimana diatur dalam Masterplan Reklame/Zona Penyelenggaraan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kedudukan Ahli dan Pendapatnya dalam Perkara Pidana

Hakim tak harus terikat dengan pendapat ahli. Apalagi jika keterangannya tidak cukup kuat dan tidak cukup komprehensif. Konsistensi ahli bisa diuji.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Simalakama Menindak Kejahatan Korporasi

Revisi KUHP memuat aturan tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi. Kebijakan investasi menjadi tantangan.

BUAT TWIBBON

Hari Keluarga Nasional

Ayah Wajib Hadir

Jogja Video

Suara Warga