Bertepatan dihari Peringatan Hari Guru Nasional, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengajak kepada seluruh guru di Kota Yogya untuk meningkatkan profesionalitasnya sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda akan terus terjaga untuk jaminan pembangunan bangsa di masa depan. "Kota Yogya memiliki potensi yang besar di bidang pendidikan, dibuktikan dengan banyaknya sekolah negeri, swasta dan lembaga pendidikan lain yang ada di Kota Yogya ini," kata Wawali saat menghadiri Peringatan HKN Kota Yogya di GOR Amongraga, Senin (26/11/18). Menurutnya keberhasilan kependidikan tidak hanya ada di biaya, tapi guru jadi faktor penting. "Untuk itu kami mengajak guru di Kota Yogya untuk meningkatkan profesionalisme dunia pendididkan agar menghasilkan SDM yang ahli, terampil, kreatif dan profesional," kata dia. Pembangunan karakter juga harus dibarengkan seiring dengan kecerdasan akademik. "Murid di Kota Yogya harus mempunyai iman dan takwa yang tinggi dan berbudi pekerti yang luhur," imbuh Wawali. Ia meminta guru untuk melanjutkan kerja keras yang sudah dilakukan. Harapannya, anak-anak Kota Yogya mampu mengibarkan bendera Indonesia di tengah-tengah bendera dunia. Saya yakin Anda bisa menghantarkan anak-anak kita sukses. Lanjutkan kerja keras kita, tuturnya. Kerja keras, Kata Heroe, menjadi bekal anak-anak Kota Yogya untuk meraih masa depan. Tidak dengan cara instan seperti mengerpek atau berbuat tidak jujur untuk meraih sesuatu. Modal kerja keras itu membuat anak-anak bisa dihormati di seluruh Indonesia maupun dunia. Mari kita kerja keras semua. Dengan begitu, kita bisa berprestasi bukan hanya tingkat lokal dan nasional, melainkan bisa berprestasi di tingkat dunia. Membawa bendera Indonesia di tengah bendera dunia dan melanjutkan kejayaan Indonesia, tegasnya. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Yogya, Sugeng Mulyo Subono menambahkan, selain banyak siswa yang berprestasi, banyak juga guru di Kota Yogya yang berprestasi di tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Capaian-capaian itu tidak boleh membuat semuanya berpuas diri. Sebagaimana pesan Wawali yang sering disampaikan, rasa puas bisa membuat kita terlena dan berhenti berpikir dan belajar, ungkapnya. (Han)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) GKJ Sawokembar Gondokusuman merupakan hari jadi yang ke-105 tahun. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur jemaat yang telah saling bahu-membahu menyukseskan pembangunan gedung baru untuk GKJ Gondokusuman. Hal ini tentu sejalan dengan semangat yang senantiasa diusung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Sejalan dengan semangat Segoro Amarto, Semangat Gotong royong agawe Majuning Ngayogyokarto. Pada kesempatan ini, mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengucapkan Dirgahayu GKJ Gondokusuman. "Semoga pada perayaan hari jadinya yang ke-105 ini, Gereja akan terus mendapat berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan pelayanan rohani kepada segenap umat Kristiani di Kota Yogyakarta, dan terkhususnya juga pelayanan rohani bagi seluruh jemaat yang beribadah di GKJ Gondokusuman ini" ungkapnya. Kegiatan ini mengangkat tema "Sukacita dalam membangun dan tanmemperlengkapi rumah Tuhan". Bukan hanya menebar sukacita dalam membangun iman namun membangun rasa toleransi serta persaudaraan antar umat beragama juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini guna mendukung dan membantu pemerintah dalam merealisasikan Jogja yang Istimewa serta Indonesia yang aman dan damai. Heroe Poerwadi menambahkan, saya mengajak seluruh elemen di lingkungan GKJ Gondokusuman senantiasa mampu membangun sinergi yang positif menjaga persatuan dan toleransi di Kota Yogyakarta. "Semoga melalui moment peringatan ini saya mengajak seluruh elemen di lingkungan GKJ Gondokusuman, mulai dari Pendeta, majelis gereja, Warga Jemaat, serta Pemerintah Kota Yogyakarta untuk senantiasa mampu membangun sinergi yang positif guna menjaga persatuan, toleransi, dan senantiasa mau merawat perbedaan dan rupa warna-warni keragaman di Kota Yogyakarta" ujarnya. Heroe Poerwadi berharap agar masyarakat saling mendukung agar gereja dapat terus berkembang menjadi gereja yang maju, dinamis, kreatif dan berbudaya serta dapat membina iman jemaat agar mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa handarbeni kepada Kota Yogyakarta tercinta ini. (Hes)

Lomba mini kontes robotik diselenggarakan oleh Taman Pintar yang bekerjasama dengan Macquarie University, Sydney, Australia di Phytagoras Hall, Gedung Kotak lantai 1 Taman Pintar Yogyakarta, Minggu (26/11). Mini kontes ini di ikuti kurang lebih sebanyak 30 sekolah dari jenjang SD dan SMP yang berkependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan tahun ketiga Taman Pintar bekerjasama dengan Macquarie University, Sydney, Australia untuk menggelar workshop robotik. Selain itu kegiatan tahunan kontes robotik ini diselenggarakan pada tanggal 24-25 November 2018. Ada bebeberapa kategori A, B, C, D dan E. Untuk Kategori A atau senior diikuti oleh 36 tim, menandingkan robot beroda untuk meniti garis, Line Follower Robot/LFR. Juga pemadam api dengan konstruksi automatisasi tanpa mikrokontroler bagi peserta dari pelajar SMA/SMK atau sederajat. Sedang untuk kategori B atau hunior, jumlah peserta 47 tim. Menandingkan robot beroda untuk penjejak cahaya, Light Surveillance Robot/LSR. Selain itu pemadam api dengan konstruksi manual tanpa mikrokontroler bagi peserta dari pelajar SMP atau sederajat. Untuk Kategori C atay Expert ada 11 Tim yang menandingkan robot beroda untuk meniti garis, Line Follower Robot/LFR dengan kontrusi menggunakan mikrokontroler yang di program untuk menyusuri labirin. Sedang Kategori D atau Umum, ada 27 tim, menandingkan robot beroda kendali cahaya dengan sistem saling dorong antar robot hingga keluar arena, bagi pelajar SD, SMP, dan SMA/K sederajat. Terakhir Kategori E untuk tingkat SD, terdiri dari 88 Tim, menandingkan robot yang diperintah melalui sebuah pengendali jarak jauh untuk mengumpulkan bola pingpong bertanda yang sesuai dengan soal perhitungan tertentu. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar Afia Rosdiana berharap, kegiatan ini bisa memberikan motivasi bagi siswa yang lain. Harapannya bisa memberikan motivasi bagi anak-anak untuk semakin mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang robotik, ujarnya. Afi menambahkan, diharapkan kerjasama ini akan terus berlangsung baik dengan Macquarie University Australia maupun dengan sekolah-sekolah yang terkait. Sehingga semakin banyak anak-anak dan sekolah yang dapat dilayani dalam hal pengembangan literasi sains, lanjutnya. Selain itu Plt. Dinas Pariwisata Yunianto Dwi Sutono mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kreatifitas anak sejak dini. "Kegiatan ini menunjang kreatifitas anak-anak sejak dini, yang diharapkan setiap tahun menjadi aktifitas rutin untuk selalu diselenggarakan guna mengembangkan pengetahuan anak-anak mengenai robotik/sains" katanya. Yunianto Dwi Sutono juga berharap dengan adanya workshop ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada anak-anak untuk mencintai sains. Workshop ini memberikan wawasan kepada anak-anak terkait robotik, agar memotivasi anak-anak untuk mencintai sains ujarnya. (Hes)

Dalam rangka pengembangan usaha dan menjalin kerjasama dengan baik antara pengecer dan distributor di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menyelenggarakan pengembangan kemitraan usaha pengecer dan distributor di Ruang Nusa Indah lantai 3 Disperindag Kompleks Pasar Beringharjo Yogyakarta pada Senin (26/11). Kepala Disprindag Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kerjasama antara pihak Unilever dengan usaha pengecer ataupun distributor. Kita berharap dalam kesempatan kali ini kita mampu membangun dan mengembangkan bisnis seperti bekerjasama dengan distributor ataupun pengecer katanya. Selain itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, pada kesempatan ini menjadi Narasumber dalam Pengembangan Kemitraan Usaha Pengecer dan Distributor bagi Pedagang. Heroe Poerwadi mengatakan, agar lebih baik para industri pasar bisa menyerap kebutuhan pasar atau pedagang. " lebih baik para industri pasar bisa menyerap kebutuhan pasar atau pedagang untuk mampu bernegosiasi agar mendapatkan harga lebih murah, terbaik dan mendapatkan jaminan yang bekerjasama dengan distributor terdekat" ungkapnya. Kepedulian untuk maju bersama-sama dalam pengembangan industri bagi para penjualan dari pengecer ataupun distributor dibutuhkan untuk menunjang perkembangan pasar. Oleh karena itu proses jual hingga pembelian perlu di perhatikan mengingat pedagang pasar sekarang sudah banyak sekali mengambil dagangan dari para distributor. Heroe Poerwadi berharap dalam pertemuan ini mampu membantu pertanyaan para pengecer dan distributor agar lebih paham dalam menjalankan usaha. "Dalam pertemuan ini diharapkan mampu membantu pertanyaan para pengecer dan distributor untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa problem dilapangan yang mampu dipecahkan masalahnya pada forum ini" ucapnya. Heroe Poerwadi berpesan dengan diselenggarakannya kemitraan usaha pengecer dan distributor di Ruang Nusa Indah, mampu memajukan usaha bersama, saling berbagi, untuk memajukan kesejahteraan bersama. (Hes)

Untuk menekan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kembali menggandeng perusahaan " perusahaan untuk ikut serta mendukung program penanggulangan kemiskinan. Nantinya perusahaan-perusahaan tersebut akan ikut membantu melalui program corporate social responsibility atau CSR. "Model ini sudah lama dilakukan sejak lama, tetapi kita tumbuhkan kembali," kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat Sosialisasi Pemaparan Hasil Kerja TKPK di Kecamatan Tegalrejo, Senin (27/11/2018) Terkait dengan pelibatan perusahaan, Ia menjelaskan bahwa dalam upaya pelibatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung dari birokrasi pemerintah saja namun juga dengan stake holder terkait. "Dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya tergantung dengan birokrasi namun juga dengan stake holder terkait. Sehingga akan bersama-sama dalam menyelesaikan kemiskinan," katanya. Untuk upaya pengetasan kemiskinan sendiri, Pemkot Yogya sudah melakukan banyak program, diantaranya adalah perbaikan infastruktur, penyediaan permodalan dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan menyasar beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. "Nantinya CSR akan berasal dari beragam perusahaan, baik itu BUMN, BUMD atau pihak swasta lain. Terkait dengan jumlah, TKPK belum bisa memastikan data yang valid dan rinci. Namun transparansi akan terus dilakukan dengan memberikan laporan mengenai pengunaan dana. Salah satu bentuk upaya transparansi adalah dengan melakukan gathering dengan perusahaan-perusahaan tersebut" jelasnya

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam bidang pelayanan publik terbaik kategori Kabupaten/ Kota. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Balai Kartini Jakarta, Selasa (27/11/2018). Penghargaan diberikan kepada tiga unit pelayanan yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil evaluasinya mendapat predikat minimal A- di tahun 2018 alias sangat baik. Selain itu pengharagaan juga diberikan kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai telah berhasil menjadi pembina pelayanan publik dengan katagori sangat baik. Walikota Yogyakarta termasuk dari 11 kepala daerah yang mendapat penghargaan itu. "Ada enam aspek yang dievaluasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sistem konsultasi, dan pengaduan, serta inovasi," kata Syafruddin. Ditambahkan, pada tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya evaluasi pelayanan publik dilakukan secara online. Hasil evaluasi selanjutnya diolah dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). "Untuk tingkat provinsi, ada tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih nilai A, dan empat unit dengan nilai A-. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 13 unit yang meraih nilai A, dan 82 unit yang mendapat nilai A-," ucap Syafruddin. Dijelaskan, keputusan Yogyakarta sebagai penerima penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018. "Evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018," urainya. Mengingat banyaknya unit penyelenggara pelayanan publik yang harus dievaluasi tahun ini, sambungnya, Kementerian PANRB menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk membantu melakukan evaluasi. "Ke depan, kami harapkan bisa bekerjasama Biro Organisasi Provinsi untuk membantu melakukan evaluasi," imbuh Syafruddin. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengpresiasi torehan prestasi tersebut, menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. "Kebersamaan masyarakat dan Pemkot mampu menciptakan penyelenggaraan kerjasama yang baik, dan akhirnya mengantarkan Kota Yogyakarta meraih penghargaan dalam hal pelayanan publik terbaik" katanya usai menerima penghargaan. Namun pihaknya pun mengingatkan bahwa penghargaan itu sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkot Yogyakarta untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mempertahankannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Ini merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, karena selama ini masyarakat Kota Yogyakarta telah mendukung dengan baik atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Yogyakarta," tandasnya. Selama itu pula, Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran pegawai ASN Pemkot Yogyakarta yang telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dalam melayani masyakarakat. "Pelayanan publik di Kota Yogyakarta semakin hari semakin membaik. Kita terus berusaha membenahi sektor yang kurang dan meningkatkan sektor yang sudah baik," cetusnya. Ia melihat ASN di Kota Yogyakarta semakin rajin, dibarengi dengan smartcity. Jadi masyarakat juga bisa merasakannya langsung dan dapat menikmati pelayanan terbaik dari kami. (Tam)

Untuk mengoptimalkan kerja (Institusi Masyarakat Perkotaan) IMP, Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogya menggelar Temu Kader IMP se-Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi wadah silaturahmi bagi masing-masing kader, serta ajang untuk bertukar pengetahuan. Yang lebih penting adalah dengan Temu Kader tersebut akan ada saling bagi pengalaman dan saling memberikan motivasi antarkader IMP sebagai ujung tombak pengelola dan pelaksana program KB di tingkat lapangan, terang Plt Kepala Dalduk KB Kota Yogya, Eny Retnowati di Gedung Graha Wana Bhakti Yassa, Rabu (28/11/2018). Ia mengaku jika di KOta Yogya petugas penyuluh KB sangat terbatas. Penyebabnya adalah dalam setiap tahunnya, ada petugas yang memasuki usia pensiun. Jumlah Penyuluh Keluarga Berenca (PKB) sangat terbatas. Untuk itu, kekurangan tersebut diharapkan dapat ditutupi oleh keberadaan kader IMP yang jumlahnya cukup besar. IMP yang terdiri dari koordinator Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), PPKBD, sub PPKBD dapat menjalankan program KB dengan lebih efektif" ungkapnya. Menurutnya Kader IMP dinilai mempunyai peran besar dalam suksesnya program KB karena masing-masing dari mereka telah memiliki wilayah binaan sendiri, bahkan hingga ke tingkat RT di tiap kelurahan di Kota Yogyakarta. Hal senada dikatakan Asisten Perekonomian Kota Yogya, Aman Yuriadijaya, menurutnya kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memotivasi kader IMP sekaligus meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam menguatkan program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga. Ia menjelaskan dalam pembangunan kewilayahan kader IMP mempunyai peran strategis dalam pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. "Tak sampai disitu, fungsi mereka juga membantu calon atau pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan, memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi, serta menghidupkan dan membina kelompok-kelompok kegiatan" katanya. Ia berharap melalui penguatan kapasitas serta peningkatan pengetahuan para kader IMP dapat mencetak orang tua dan keluarga tangguh di Kota Yogyakarta sehingga mampu menciptakan kualitas lingkungan keluarga yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan hadiah lomba keluraga berencana tahun 2018 tingkat Kota Yogya. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan dan Anak (DPPMPA) menggelar Peringatan Hari Anti Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2018 di Ruang Grha Pandawa, Kota Yogyakarta pada Rabu (28/11). Sebuah peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi semua kepentingan untuk dapat memetakan hal-hal positif yang telah dicapai dan mempredikasi tantangan serta kendala yang masih harus dihadapi dalam upaya penanggulangan kekerasan di Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini memiliki beberapa hal yang menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait definisi" kekerasan. Kekerasan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik tetapi juga psikologis. Hal-hal yang bersifat tidak adil, perlakuan yang membuat tidak nyaman, serta membatasi untuk melakukan hal-hal yang positif bagi pengembangan diri sendiri maupun masyarakat juga merupakan bagian dari tindak kekerasan. Plt Kapala Dinas DPPMPA Octo Nor Arafat mengatakan bagaiamana di sekolah itu juga mampu mewujudkan sekolah ramah anak. "Kita melakukan maping kasus untuk bisa mencegah dan tidak diulangi lagi kekerasan pada anak, dengan melalui kampung ramah anak kita tekankan, kita perlu bergerak sehingga program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui kampanye berbasis keluarga" katanya. Octo Nor Arafat menambahkan berbagai pihak nantinya akan ikut membangun ketahanan tindakan kekerasan pada anak dan keluarga di tahun 2019. "Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perda 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Dimana ditahun 2019 DPRD akan menjalankan inisiatif dalam mewujudkan perda yang sama. Hal ini didukung oleh dinas terkait, seperti kementrian agama dengn menjalankan program-program berbasis keluarga dan dari Dinas Kominfosan juga memiliki peran bagaimana memfilter yang sedang gencar-gencarnya terjadi"ucapnya. Saat ini sedang maraknya kekerasan didunia maya seperti di sosial media, yaitu lebih merujuk ke konten ujaran kebencian, penyebaran foto atau video pribadi di media sosial, hingga teks yang bertujuan untuk menyakiti, menakuti, mengancam, dan mengganggu korban. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dan keterlibatan masyarakat umum terhadap usaha-usaha penanggulangan kekerasan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi isu ini. Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Tri Kirana Muslidatun menyampaikan, kekerasan pada anak dapat berpengaruh pada anak. "Sesuai Survey kekerasan pada anak-anak mulai dari umur 0 tahun sampai 18 tahun, selain itu pengalaman seksual sangat tinggi, kita data sampai RT dan RW sehingga semua bekerjasama untuk menghilangkan kekerasan pada anak dan tindakan seksualitas yang dialami anak"ujarnya. Tri Kirana Muslidatun menambahkan, kekerasan pada anak dipengaruhi belum adanya pengetahuan kegiatan seks yang seharusnya belum dimengerti oleh anak-anak dibawah umur atau belum dewasa. "Selain itu Kekerasan pada anak dipengaruhi oleh belum adanya pengetahuan kegiatan seks, untuk itu perlunya wawasan pada anak pelu disosialisasikan, bahkan masih ada anak yang umurnya di bawah 15 tahun sudah tau"ungkapnya. Data Desember Tahun 2017 sekitar 200 anak terjerat hukuman akibat kekerasan pada anak dan tindakan seks pada usia dini. Tri Kirana Muslidatun berharap tahun 2018 dengan tekad dan kerja keras bersama mampu mengurangi bahkan menghilangkan kasus kekerasan pada anak. "Harapannya kita sangat menenekan kader gender di setiap kelurahan untuk mendampingi remaja agar mengerti pengetahuan kekerasan, seks yang menjadi edukasi positif , sebagai bentuk proteksi diri agar pengetahuan seks apa yg kita miliki harus kita jaga sesauai usianya" ujarnya. Melalui momentum ini Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Kota Yogya, Tri Widayanto mengatakan bahwa, bersama seluruh komponen masyarakat berkomitmen untuk meminimalkan kekerasan dalam segala bentuknya. "Secara konseptual, kami telah menetapkan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta melalui program afirmasi bagi lima kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, difable, dan kaum miskin"katanya. Tri Widayanto mengucapkan diharapkan menjadi kekuatan baru di masyarakat untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif mencegah masalah kekerasan. "Komitmen ini juga kami wujudkan melalui keberadaan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan baru di masyarakat untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif mencegah dan memecahkan masalah kekerasan"ujarnya. Diharapkan peringatan Hari Anti Kekerasan pagi hari ini dapat memotivasi seluruh peserta untuk berperan secara aktif, mulai dari hal yang terkecil, serta melaksanakan secara konsisten usaha-usaha untuk mengeliminasi kekerasan di sekitarnya. (Hes)

Kamajuan era tekhnologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia kedalam kemudahan mengkases informasi, berita, hiburan, permainan dan segala kebutuhan lainnya dalam waktu yang singkat. Hal tersebut, membuat masyakat di tuntut untuk menggunakan teknologi dengan bijak, supaya terhindar dari konten negatif yang ada. Untuk itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, memberikan seminar kepada orang tua siswa dan pengelola warnet tentang penggunaan internet secara aman dan bijak. Kegiatan ini dihadiri oleh orang tua atau wali murid SMP dan pengusaha atau pengelola warnet yang ada di Kota Yogyakarta pada Selasa (27/11) bertempat di Gedung Bima, Balai Kota Yogyakarta. Seminar ini dihadiri oleh empat pembicara dari bidang yang berbeda yaitu Wing Wahyu Winarno Seorang, dosen sekaligus Praktisi Multimedia, Wening Wulandaru Seorang Psikolog, Eka Indarto Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Dedi Budiono dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kepala Bidang Persandian Diskominfosan, Tri Haryanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk sosialisasi tentang penggunaan internet yang aman dan bijak. "Kemudahan akses informasi saat ini, haruslah diimbangi dengan penggunaan internet yang aman dan bijak, melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat" Ujarnya Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Trihastono mengatakan teknologi memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi anak-anak. "Dalam mencegah para siswa dari konten negatif tersebut, kita semua perlu ikut terlibat aktif untuk memperkenalkan penggunaan internet yang aman dan sehat ". Ungkapnya Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mewujudkan penggunaan internet yang aman dan sehat, serta terhindar dari konten negatif maka diperlukan keterlibatan semua komponen, baik pemerintah, masyarakat, hingga pengelola warnet. "penggunaan internet dikalangan para siswa perlu senantiasa di awasi, baik dari guru maupun orang tua. Begitu juga dengan pengelola warnet, diminta untuk bekerjasama dalam memberikan layanan internet yang aman dan sehat". Ia berharap, melalui tanggungjawab bersama ini, kita semua dapat melindungi para siswa dan mewujudkan masyarakat yang peduli internet sehat dan aman. (Hes/Fai)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Hal ini terkait dengan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi warga Kota Yogya yang didaftarkan oleh Pemkot Yogya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti mengatakan dengan kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Penandatangan MoU ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 8/2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya oleh Pemerintah Daerah. Setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan, jelasnya usai penandatangan Mou di Ruang Yudistira, Rabu (28/11/2018). Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari undang - undang yang sudah diterbitkan. Saya minta kepada BPJS Kesehatan agar ini bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada komplain masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan di Yogyakarta jelasnya. Ia menambahkan, BPJS Kesehatan harus memegang teguh ketentuan yang sudah ditetapkan agar masyarakat benar - benar dapat menikmati sehat. Mudah - mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik. Saya minta dinas kesehatan untuk benar - benar cek by name by address di lapangan, imbuhnya. Haryadi menargetkan cakupan kepesertaan sebesar 95 persen dapat terpenuhi sebelum 1 Januari 2019. Target tersebut akan dikejar melalui beberapa upaya diantaranya bersinergi menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemkot Yogya. "Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkot Yogya bahwa warga masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan" ungkapnya Pihaknya menghimbau agar BPJS Kesehatan memperbaiki pola kerjasama dengan rumah sakit mitra, sebab, lanjutnya, tidak dipungkiri masih ditemukan Peserta BPJS yang justru merasa termarjinalkan dan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. "Hal ini tentunya agar menjadi perhatian tersendiri, sehingga kedepan tidak ada lagi diskriminasi. Sebab sejatinya Peserta BPJS sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran secara rutin setiap bulan, sehingga wajib mendapatkan pelayanan seperti pasien pada umumnya" tegas Walikota. (Han)

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menggelar Konsinyering dengan Tema "Implementasi Pengenalan Sanksi Pidana terhadap Penegakan Perda Kota Yogyakarta", di Hotel Cavinton Jalan Letjend Suprapto Kota Yogyakarta, pada Selasa (27/11). Baru-baru ini berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sudah terdapat 468 kasus penegakan peraturan daerah yang dilakukan hingga bulan Oktober ini dan sebanyak 248 kasus yang diantaranya kasus penegakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002. Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta, Siti Khotijah mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk ajang silaturahim antara Pengadilan Negri Yogyakarta dengan Satpol PP Yogyakarta. "Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ajang silaturahim dan menyatukan pikiran antara pihak Pengadilan Negri dengan Satpol PP Yogyakarta" katanya. Kepala seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Widada mengatakan ada sekitar 160 kasus pelanggaran Perda PKL. "Dari pelanggaran Perda PKL tersebut, sebanyak 160 kasus diputuskan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negri Yogyakarta" katanya. Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima didominasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sepanjang tahun. Widada mengatakan 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah dilakukan. "Sekitar 50 persen dari total penegakan peraturan daerah yang sudah kami lakukan tahun ini berasal dari pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima (PKL)"katanya. Kasus yang sedang marak juga terjadi di Kota Yogyakarta dengan pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame dan pelanggaran Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Parkir sebanyak 50 kasus yang ditangani. Diharapkan dengan setelah putusan hakim kepada sanksi mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Pihaknya mengusulkan saat memberikan putusan suatu kasus pelanggaran, pihak Pengadilan Negri Yogyakarta selalu mempertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya pada kasus pelaku hingga lokasi pelanggaran yang diberikan. "Jika yang melanggar adalah Pedagang Kaki Lima di Malioboro dan hanya diberikan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000, maka dapat dipastikan sanksi itu tidak memberikan efek jera"ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujarnoko mengatakan, diharapkan setelah kegiatan ini tidak ada kasus pelanggaran Perda PKL yang dilakukan secara berulang. "Jika pelanggaran kecil dibiarkan, maka bisa berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar dan jutru akan semakin sulit ditertibkan. Akan lebih baik, jika masih sedikit langsung ditertibakan" katanya. (Hes)

Katadata memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota terbaik di Indonesia dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018) malam. Yogyakarta mendapatkan penghargaan tersebut dalam kategori ketepatan alokasi APBD bidang ekonomi. Torehan prestasi itupun disambut hangat Heroe Poerwadi. Usai menerima penghargaan, Wakil Walikota Yogyakart Heroe Poerwadi mengaku bangga dengan prestasi tersebut. Ia pun menilai penghargaan tersebut sebagai pemicu sekaligus tantantangan bagi Kota Yogyakarta. "APBD merupakan instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik," jelasnya. Pihkanya menilai, pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin bisa tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. "Dan yang jelas harus pro rakyat," imbuhnya. Jadi APBD ini, sambungnya, bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan. Dalam kesempatan itu, Chief Content Officer Katadata Heri Susanto menerangkan, Tim juri memilih tiga pemenang untuk tiap kategori, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi dan Yogyakarta telah dinilai dan layak mendapatkan penghargaan itu. "Penghargaan Indeks Kelola bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi," ucapnya. Dijelaskan, Indeks Kelola juga untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya. "Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemda meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam menggunakan APBD," imbuhnya. Penghargaan Indeks Kelola didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Ia mencontohkan dominasi APBD untuk belanja pegawai (37 persen), sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan. "Sebab itulah daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah akan memberikan berbagai implikasi positif," terangnya. Menurutnya selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, penghargaan tersebut juga memacu daerah lain dalam membangun daerahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk melalakukan penilaian itu, imbuhnya, Panitia menggandeng tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional. Tim ahli adalah individu dengan keahlian tertentu yang relevan dengan penyusunan metodologi dan indeks atau indikator pembangunan daerah. "Tim ahli terdiri Dr. Elan Satriawan, M.Ec,Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K). Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dan Selanjutnya ada Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A. Staf pengajar UGM," urainya. (Tam)

Seperti pada tahun tahun sebelumnya, pada rangkaian kegiatan Sekaten, Pemerintah Kota Yogyakarta selalu melakukan Ziarah ke Makam Kotagede dan Makam Raja Raja di Imogiri. Sore inipun Pemkot Yogya juga menyelenggarakan acara tersebut dalam rangka penutupan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2018. Kamis (29/11) Ziarah kemakam para raja tersebut menjadi salah satu tradisi yang wajib untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut untuk menandai bahwa PMPS tidak dapat lepas dari Budaya Jawa (Kraton). Berangkat dari komplek Balaikota Yogyakarta pada pukul 14.00 WIB dengan memakai pakaian tradisional model pranakan, rombongan masuk kawasan makam dari pintu barat. Sebelum berziarah ke makam raja-raja Imogiri, mereka terlebih dahulu berziarah ke Makam Raja-Raja Mataram di Kotagede Yogyakarta. Untuk masuk ke dua makam tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa peraturan itu antara lain, tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun ketika berada di dalam makam, untuk wanita diwajibkan menggunakan pakaian tertentu (jarik, kemben, dan lepas jilbab), dan bagi pria juga harus menggunakan baju tertentu (peranakan, kain jarik, dan blangkon). Di kompleks makam raja-raja ini para rombongan berziarah ke cluster Kaswargan (makam Sri Sultan Hamengku Buwono I dan III), cluster Besiyaran (makam Sri Sultan Hamengku Buwono IV, V dan VI) serta ke Cluster Saptorenggo (makam Sri Sultan Hamengku Buwono VII, VIII dan IX). (Han)

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta kembali berupaya mendorong akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti optimis kerjasama tersebut akan bermanfaat untuk warga Kota Yogya. "kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemkot Yogya dengan BPN Kota Yogya untuk penataan dan pemanfaatan data administrasi pertanahan di Kota Yogya" ungkapnya usai melakukan penandatanganan Mou antara Pemkot Yogya dan BPN Kota Yogya di hotel mercure, Kamis (30/11/2018) Menurut Walikota program PTSL yang digencarkan BPN akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga. "Pendaftaran tanah penting untuk kepastian hukum alas hak tanah yang digunakan. Termasuk bagi pemerintah, misalnya saat akan memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni" ungkapnya Untuk mendukung program tersebut, Haryadi menyatakan jika Pemkot Yogyakarta tengah menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pembebanan pembiayaan persiapan PTSL. Mengingat mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL, pembiayaan PTSL yang didanai APBN adalah pengukuran. Persiapan PTSL di antaranya berupa penyiapan dokumen, patok dan operasional. "Misalnya biaya pengangkutan dan pemasangan patok. Dalam perwal juga akan diupayakan ada keringan pajak. Paling tidak perwal Maret sudah diputuskan," imbuhnya. Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kota Yogyakarta, Sumardiyono menargetkan PTSL pada tahun 2018 sekitar 4.500 bidang tanah. Total dana untuk PTSL tahun ini di Kota Yogyakarta sekitar Rp 3,02 miliar untuk skema 11.959 bidang tanah yang bisa daftar dan terbit sertifikat. "Sedangkan tahun 2017 dari target 5.100 PTSL yang berhasil diterbitkan sebanyak 1.470 sertifikat dan sisanya sudah terdaftar dan mendapat peta bidang" ungkapnya. "Model pelaksanaan PTSL kami lakukan per kelurahan. Kami sudah mulai di Bumijo dan menetapkan sebagai percontohan karena masuk kategori buruk," papar Sumardiyono. (Han)

Pentingnya kesadaran tentang Arsip sebagai aset negara perlu ditingkatkan, untuk menunjang proses administratif dan manajemen birokrasi maupun dasar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip (record). Oleh karena itu pentingnya Arsip ini diadakan Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, pada Kamis (29/11). Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko mengatakan, pentingnya penyimpanan data dari kearsipan mampu memberikan manfaat yang konkrit bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. "Kearsipan ini sangat penting karena sangat penting itulah maka Pemerintah Kota pusat, putuskan pengelolaan arsip salah satu urusan wajib yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dimanapun berada" katanya. Berdasarkan fungsi arsip yang sangat penting tersebut maka harus ada menajeman atau pengelolaan arsip yang baik sejak penciptaan sampai dengan penyusutan. Wahyu Hendratmoko menambahkan, kegiatan ini merupakan forum resmi dimana 153 pengelola Arsip ikut dalam pendataan kearsipan di setiap OPD masing-masing. "Ini adalah organisasi profesi dan forum resmi untuk mengembangkan pengetahuan kearsipan yang dimiliki anggota kami yaitu sekitar 153 pengelola arsip di Kota Yogyakarta"ungkapnya. Karena keterbatasan tempat, setiap bulannya diadakan Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) dan giliran Kearsipan dari Puskesmas se-Kota Yogyakarta yang ikut dalam kegiatan ini. Acara ini mengulas tentang Sosialisasi Penyusutan Arsip di Kota Yogyakarta. Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya mendukung FKA dengan tujuan untuk peningkatan kearsipan. "Saya sangat mendukung adanya Forum Komunikasi Arsiparis yang menghimpun diri dalam suatu wadah yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kearsipan, mengabdikan pemikiran dan tenaga kepada masyarakat serta meningkatkan sikap dan prilaku profesionalisme arsiparis" ungkapnya. Heroe Poerwadi menambahkan pihaknya berharap melalui FKA ini semua OPD Kearsipan yang ada di Yogyakarta menambah peningkatan dan saling bekerjasama untuk melancarkan kegiatan kearsip. "Saya berharap melalui wadah ini semua anggota Forum Komunikasi Arsiparis untuk saling mendukung dan bekerja sama bahu membahu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tujuan untuk meningkatkan profesionalisme bisa terwujud" ujarnya. Melalui pertemuan kali ini pula diharapkan semua rekan-rekan Arsiparis dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman seputar dunia kearsipan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi para petugas arsip dan untuk mewjudkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan arsip. (Hes)