RUU = Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
RUU = Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!
68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP yang kini di tangan DPR, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.
Kasus Hukum di Indonesia
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Kasus Hukum di Indonesia
Kasus hukum di Indonesia dewasa ini sering menjadi bahan pembicaraan yang serius. Ada begitu banyak kasus hukum di Indonesia sehingga belum tuntas kasus hukum yang satu mencuat lagi kasus hukum yang lain.
OJK Dukung Swasta Kelola Informasi Perkreditan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
OJK Dukung Swasta Kelola Informasi Perkreditan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengelolaan informasi perkreditan dipegang oleh pihak swasta. Hal itu diutarakan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindunga
Permohonan Maaf
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Permohonan Maaf
Kepada Yth.Para penulis artikel hukumonline.com yang pernah saya quot dalam website ini dengan tanpa menyebut sumber sebagai referensi.
ARTI BAGIAN “MENGINGAT” DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
ARTI BAGIAN “MENGINGAT” DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
apakah peraturan yang berupa keputusan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota/Bupati/Gubernur) bisa di masukkan dalam konsidera
Apa beda Peraturan dengan Keputusan?
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Apa beda Peraturan dengan Keputusan?
Banyak sekali terdapat peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan maupun peraturan. Banyak ahli hukum berpendapat berbeda tentang perbedaan Peraturan dengan Keputusan.
Advieserende Functie MA dalam Pemberian Grasi.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Advieserende Functie MA dalam Pemberian Grasi.
Puluhan permohonan grasi masuk ke Mahkamah Agung setiap tahun. Pertimbangan Mahkamah tidak mengikat presiden.
Dapatkah PNS menjadi kuasa hukum dalam sebuah perkara?
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Dapatkah PNS menjadi kuasa hukum dalam sebuah perkara?
Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah PNS dapat menjadi kuasa hukum dan kemudian beracara di pengadilan, demikian jawaban saya:
Apakah Grasi dapat di PTUN kan?
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Apakah Grasi dapat di PTUN kan?
Ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, apakah pemberian grasi oleh presiden dapat menjadi obyek sengketa TUN. Demikian jawabannya:
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN (Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran)
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN (Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran)
Bagaimana jika kita kehilangan motor di tempat parkir/penitipan yang berkarcis dan berbayar? dapatkah pengelola jasa parkir dapat dipidanakan maupun digugat ganti kerugian?
Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan
Siapakah yang berhak untuk mencabut peraturan perundangan yang masih berlaku? dengan produk hukum apa saja peraturan perundangan yang masih berlaku itu dapat dicabut? lihat penjelasan ringkasnya dalam artikel ini.
Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana
Dalam penerapan hukum, terkadang kita mendapat istilah ne bis in idem. Sebenarnya apakah "makhluk" yang bernama ne bis in idem itu? semoga uraian ini bisa membantu.
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Penerapan hukum pidana di indonesia terkadang menimbulkan kontroversi. Banyak perbuatan yang menurut masyarakat melanggar norma yang berlaku, dilaporkan ke aparat penegak hukum, tetapi tidak ditindak lanjuti. Hal ini, dengan tidak mengesampingkan aspek la
Self Publishing Indonesia - Nulisbuku
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Self Publishing Indonesia - Nulisbuku
Pertama, mari kita menjelaskan apa self-publishing adalah istilah
PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITOLAK
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITOLAK
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Moh Mahfud MD memutuskan menolak permohonan pengujian