Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

MALPRAKTEK DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA TANTANGANNYA DALAM ERA GLOBALISASI

Globalisasi, yang pada umumnya diartikan sebagai terbukanya negara-negara di dunia ini bagi produk-produk yang datang dari negara manapun, mau tidak mau harus kita hadapi. Kalau kita tidak mau ketinggalan dalam perkembangan dunia ini, kita harus siap mene

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Dua Puluh Persen Anggaran Pendidikan

dalih agar ketentuan 20 persen anggaran pendidikan akan mudah terpenuhi (Tahun 2007 sudah berkisar 18 persen) sungguh merupakan suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan. (Disenting Opinion - Abdul Mukhtie Fadjar) Menurunnya human development in

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Banyak Perda Bermasalah Demi Genjot PAD

Untuk menaikan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melahirkan perda yang menabrak perundang-undangan. Tak terkecuali perda yang berefek pada kerusakan lingkungan. Ternyata, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) men

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh

Oleh: Ricardo Simanjuntak,SH.LL.M.ANZIIF.CIP *) [23/5/08] Putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No. 37 Tahun 2004 yang diajukan oleh Komaruddin dan Muhammad Hafiz menyisakan suatu ketidakjelasan substansi

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

April Datang, Situs Porno Dihadang

Bagi anda pengunjung atau bahkan penggemar situs porno, bersiap-siaplah untuk menelan ludah akibat kecewa karena situs kesayangan anda tidak bisa diakses lagi. Situs "kesayangan" anda tidak akan bisa lagi diakses karena pemerintah melalui Departemen Komun

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

TELKOM Patuhi Perintah Pemblokiran Situs Dan Blog yang Memuat Film Fitna

TELKOM Patuhi Perintah Pemblokiran Situs Dan Blog yang Memuat Film Fitna Jakarta, 8 April 2008 – PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah melakukan pemblokiran situs dan blog yang melakukan posting film Fitna. Hal tersebut ditegaskan oleh Vice President Pu

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Governance

ak pelak, demokrasi barat yang diajarkan dan diterapkan di negara-negara berkembang membutuhkan suatu awal yang paling mendasar dari berdirinya pemerintahan yang baik, bersih dan mempunyai legitimasi yang kuat. Awal itu tentu saja pemilihan umum yang terb

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum

Meski KUHAP membolehkan jaksa memisahkan berkas perkara. Namun prakteknya berpotensi terjadi pelanggaran azas hukum dalam proses pembuktian. Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran melibatkan banyak kepala daerah. Namun hingga saat i

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Dunia Pendidikan Segera Jadi Ajang Perdagangan

Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) bertujuan untuk menggantikan peran pemerintah dalam mengelola sepenuhnya berbagai lembaga pendidikan yang terdapat di Tanah Air. Ilmu pengetahuan pun diperdagangkan. "RUU BHP dapat dimaknai sebagai

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

dampak diskriminasi kebijakan publik

DAMPAK DISKRIMINASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK By YAHYA.A.Z Salah satu masalah krusial yang mesti dicermati dalam Era Globalisasi dan proses transformasi sosial dewasa ini adalah krisis kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik internal dalam institusi

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pemerintah-DPR Sepakat Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah

Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyiapkan rancangan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," ujar Yu

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Hingga Kini, Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP

Menurut riyawatnya, KUHP Indonesia berasal dari Het Wetboek van Strafrecht, lazim disingkat WvS. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda itu diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Tetapi percayakan Anda bahwa sampai sekarang Indo

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Strategi menuju Clean and Good Government

Berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil socie

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat

Seiring dengan dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut antara laian: 1. Mengatur kewenangan para pejabat perebendaharaan sesuai dengan tanggung

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubunganâ€“hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut sub

BUAT TWIBBON

Hari Keluarga Nasional

Ayah Wajib Hadir

Jogja Video

Suara Warga