Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah.Dalam tahapan masyarakat feodal ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja dan para kerabatnya.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mengapa Penegakan Hukum yang Proaktif Justru Tidak Aplikatif?

Dalam hal mencegah terjadinya terorisme di tanah air, munculah beberapa gagasan dimana salah satunya adalah dengan menerapkan Penegakan Hukum yang Proaktif (Proactive Law Enforcement).

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Sifat Fatwa Mahkamah Agung

Bentuk Fatwa MA berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, misalnya DPR.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Arti ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’ Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Syarat Permohonan Kewarganegaraan Indonesia

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: “Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan ..seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, da

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Ini Konsekuensi yang Anda Terima Bila Tak Lekas Buat e-KTP

Tidak ada sanksi, tetapi ada konsekuensi bagi yang tak segera membuat KTP Elektronik. Pemerintah mengakui ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan terutama soal peralatan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame

Setiap orang atau Badan yang akan membangun konstruksi reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB diterbitkan harus sesuai dengan titik-titik penempatan konstruksi reklame sebagaimana diatur dalam Masterplan Reklame/Zona Penyelenggaraan

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kedudukan Ahli dan Pendapatnya dalam Perkara Pidana

Hakim tak harus terikat dengan pendapat ahli. Apalagi jika keterangannya tidak cukup kuat dan tidak cukup komprehensif. Konsistensi ahli bisa diuji.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Simalakama Menindak Kejahatan Korporasi

Revisi KUHP memuat aturan tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi. Kebijakan investasi menjadi tantangan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Mengenal Sanksi Hukum Kasus Narkotika yang Melibatkan Anak

Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Selamat Idul Fitri

Keluarga Besar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Mengucapkan SELAMAT IDUL FITRI 1437 H TAQOBBALLAHU MINNA WA MINKUM BARAKALLAHU FIIKUM

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan. Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat. Berbeda dengan pengundan

BUAT TWIBBON

HUT ke-270 Kota Yogyakarta

Otentik Konkret

Jogja Video

Suara Warga