Berita Opd

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kurator Indonesia, bagaimanapun, harus mempersiapkan diri. Sebab, pada era MEA, lalu lintas bisnis begitu dinamis. Aset perusahaan yang dipailitkan bisa saja sebagian berada di luar negeri. Kalau sudah begini, kurator Indonesia dituntut untuk siap. Siapka

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Jenis-Jenis Hukum di Indonesia

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami, hukuman-hukuman yang ada di Indonesia itu di antaranya ada 16 (enam belas), yakni: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban),

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Langgar Aturan THR, Puluhan Perusahaan Terancam Sanksi

Kementerian Ketenagakerjaan berniat mengumumkan nama-nama perusahaan yang diduga melanggar aturan tunjangan hari raya (THR) 2015. Posko Pemantauan THR di Kemenaker menerima 51 laporan perusahaan yang bermasalah dalam membayar THR untuk pekerjanya.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudida

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Lima Program BPJS untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali buruh a

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Lawfirm Kena Imbas Kewajiban Penggunaan Rupiah

Kewajiban penggunaan rupiah yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Bank Indone

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

BOP dialokasikan kepada Satuan Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk SMA, besaran BOP sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun, dan SMK Rp. 1.90

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Kesalahan-Kesalahan dalam Proses Legislasi

Dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, seringkali terjadi kesalahan. Kesalahan itu mungkin tidak disengaja tetapi bisa berdampak besar.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Tarif Sewa Rusunawa

Rumah S

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta

Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta

Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan

"Amicus curiae ini, pihak berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberi pendapatnya kepada pengadilan, terkait pengujian Pasal 7 ayat (1), (2) UU Perkawinan yang ingin menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun," ujar k

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Pelayanan Satu Atap TKI akan Dibentuk

emerintah akan membentuk tempat pelayanan satu atap bagi masyarakat yang ingin bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Menurut Kepala BNP2T

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

Penyusunan Prolegnas Diharapkan Tripatrit

DPD menjadi lembaga yang ikut mengawal proses legislasi nasional dalam a triparty system in the law making process antara DPR, DPD, dan Pemerintah," ujarnya di Gedung DPD.

Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja

MK: Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2013

BUAT TWIBBON

HUT ke-270 Kota Yogyakarta

Otentik Konkret

Jogja Video

Suara Warga