Pedoman Pemberian Santunan Kematian  Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS)  Kota Yogyakarta
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s
Pedoman Pemberian Santunan Kematian  Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS)  Kota Yogyakarta
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tujuan diberikannya s
Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan
"Amicus curiae ini, pihak berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberi pendapatnya kepada pengadilan, terkait pengujian Pasal 7 ayat (1), (2) UU Perkawinan yang ingin menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun," ujar k
Pelayanan Satu Atap TKI akan Dibentuk
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Pelayanan Satu Atap TKI akan Dibentuk
emerintah akan membentuk tempat pelayanan satu atap bagi masyarakat yang ingin bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Menurut Kepala BNP2T
Penyusunan Prolegnas Diharapkan Tripatrit
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Penyusunan Prolegnas Diharapkan Tripatrit
DPD menjadi lembaga yang ikut mengawal proses legislasi nasional dalam a triparty system in the law making process antara DPR, DPD, dan Pemerintah," ujarnya di Gedung DPD.
MK: Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
MK: Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2013
Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama
Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi.
UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) disetujui DPR menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsu
Saatnya Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Saatnya Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penataan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi harapan pemerintah pusat dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang
s
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
s
d
Bagian Hukum Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Bagian Hukum Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam rangka menciptakan good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang untuk seluruh pegawai
i
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
i
hjkk
asd
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
asd
sadsd
Perubahan Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Perubahan Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
Penggunaan Pakaian  Dinas Tradisional  Gagrak Ngayogyakarta  Di  Lingkungan  Pemerintah Kota Yogyakarta
Senin 00/00/0000 00:00 WIB | oleh Portal Jogja
Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan salah satu budaya daerah melalui penggunaan busana tradisional Yogyakarta, maka perlu mengatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta di Lingkungan Pemer