Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Dukcapil Diminta Hati-hati Proses Akta Kelahiran
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati dan menyambut baik putusan MK yang menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akta kel
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Melihat Aturan Pidana Poligami dalam RUU KUHP
Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana berpendapat jauh sebelum Fatwa MUI itu keluar sebenarnya keharusan memenuhi syarat dan rukun untuk pernikahan kedua dan seterunsya sudah ditentukan
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
MA Akan Cabut SEMA Akta Kelahiran
Ketua MA M. Hatta Ali mengapresiasi dan menyambut baik putusan MK yang menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran. "Itu bagus, kami senang saja karena beban kami berkurang," kata Hatta Ali usai ac
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Tuntutan Buruh di May Day 2013
Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Indra Munaswarmenuturkanmasih banyak agenda ketenagakerjaan yang belum dituntaskan pemerintah. Oleh karenanya, ketika bertemu Presiden SBY dua hari lalu, sejumlah pimpinan serikat pekerja sudah menyampa
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Hadang Outsourcing dengan Framework Agreement
Jatuh bertepatan dengan hari libur nasional tidak menyurutkan para buruh untuk merayakan may day pada Kamis (1/5) lalu. Hampir seluruh buruh di Indonesia larut dalam perayaan Mayday itu. Di Jakarta, para buruh terkonsentrasi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pendaftaran Fidusia Masih Ada Kendala
Kewajiban pendaftaran fidusia termuat dalam Pasal 1 PMK 130. Menurut Anshori PMK melaksanakan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutam
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013
Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Jika Penyerang Lapas adalah Preman atau Teroris, Apa Kepentingannya?
Jika penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan oleh kelompok teroris atau preman, apa motivasinya? Mungkinkah, kelompok teroris atau preman memiliki kemampuan serang sedemikian taktis, menerobos penjara dan menghabisi korban hany
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Santet dalam RKUHP Hanya Delik Formal
Rumusan Pasal 293 ayat (1) RKUHP mengatur, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang dapat menimbulkan penyakit, kemat
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Aturan perjalanan dinas baru dinilai banyak kelemahan
Aturan perjalanan dinas baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 yang mendasarkan pada sistem "at cost" dinilai DPRD Kota Yogyakarta masih memiliki banyak kelemahan.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Penyerangan LP Cebongan, Kapolri Selidiki Prosedur Pemindahan 4 Tahanan
Pemindahan empat tersangka kasus pembunuhan personel TNI dari tahanan Polda Yogyakarta ke LP Cebongan, Sleman, mendapat sorotan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan jajarannya untuk memeriksa terkait pemindahan tersebut.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pemerintah Jamin Keadilan bagi Keluarga Korban Pelanggaran HAM
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan menjamin sepenuhnya pemerintah akan memberikan keadilan yang setimpal pada keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dan korban penghilangan paksa di era orde baru
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Menakar Kesiapan Indonesia Menuju Less Cash Society
Perkembangan teknologi telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Salah satu kemudahan itu berupa transaksi bisnis secara elektronik. Kini, berkat teknologi canggih, para pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak perlu lagi bertatap muka.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Pembatasan Transaksi Tunai Cegah Peluang Korupsi
Koalisi masyarakat menilai perlunya aturan yang berisi mengenai
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
RUU = Hukum Adat Diakui, Say Goodbye Hukum Kolonial Belanda!
68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP yang kini di tangan DPR, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.
