Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITOLAK
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Moh Mahfud MD memutuskan menolak permohonan pengujian
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
RUMUSAN KONVENSI HUKUM NASIONAL TENTANG UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL GRAND DESIGN SISTEM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL
Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
KEMBALI ISU PENCAPLOKAN WILAYAH INDONESIA OLEH MALAYSIA
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menegaskan, tak ada bukti terjadinya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
KABAR GEMBIRA : AKAN DILAKSANAKAN UNREG MASSAL SMS PREMIUM
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menjanjikan akan adanya proses Unreg Massal SMS Premium
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
WALIKOTA BEKASI DIVONIS BEBAS, KPK AJUKAN KASASI
Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengevaluasi dakwaan terhadap kasus korupsi Mochtar Mohammad. Langkah ini ditempuh setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi itu pada Selasa lalu.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
POLEMIK RUU INTELIJEN
Rancangan Undang-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
POLEMIK RUU INTELIJEN
Rancangan Undan-Undang Intelijen yang sedang digodok Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memunculkan sejumlah kontroversi. Banyak pihak berpendapat aturan ini akan melanggar hak asasi manusia.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Sistem Kesehatan Nasional
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewu
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanp
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Putusan MK : Tolak Capres Independen Ikut Pilpres 2009
Peluang calon presiden untuk dapat berlaga dalam pemilihan Presiden pada 8 Juli 2009 mendatang tertutup sudah. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materiil undang-undang pasal 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Strategi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Persoalan lingkungan hidup disebabkan berbagai hal, salah satunya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhanpopulasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung resi
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
MALPRAKTEK DAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA TANTANGANNYA DALAM ERA GLOBALISASI
Globalisasi, yang pada umumnya diartikan sebagai terbukanya negara-negara di dunia ini bagi produk-produk yang datang dari negara manapun, mau tidak mau harus kita hadapi. Kalau kita tidak mau ketinggalan dalam perkembangan dunia ini, kita harus siap mene
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Dua Puluh Persen Anggaran Pendidikan
dalih agar ketentuan 20 persen anggaran pendidikan akan mudah terpenuhi (Tahun 2007 sudah berkisar 18 persen) sungguh merupakan suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan. (Disenting Opinion - Abdul Mukhtie Fadjar) Menurunnya human development in
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
Banyak Perda Bermasalah Demi Genjot PAD
Untuk menaikan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melahirkan perda yang menabrak perundang-undangan. Tak terkecuali perda yang berefek pada kerusakan lingkungan. Ternyata, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) men
Senin 00/00/0000 00:00 WIB |
UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh
Oleh: Ricardo Simanjuntak,SH.LL.M.ANZIIF.CIP *) [23/5/08] Putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No. 37 Tahun 2004 yang diajukan oleh Komaruddin dan Muhammad Hafiz menyisakan suatu ketidakjelasan substansi
